Bupati Sudewo Mau Dilengserkan Lewat Aksi Massa, Tokoh Muda Pati Ingatkan soal Penunggang Gelap: Rakyat Sudah Menang Telak

Jakarta, tvOnenews.com - Susana menjelang aksi massa untuk menurunkan Bupati Pati, Sudewo, pada 13 Agustus 2025 sudah semakin memanas.

Hingga Selasa (12/8/2025) malam, kawasan Alun-alun Pati dan Kantor Bupati sudah sangat dibanjiri logistik demo berupa belasan ribu dus air minum, sembako, bahkan hasil bumi hasil donasi masyarakat.

Untuk diketahui, unjuk rasa ini awalnya disulut kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 250% dan sejumlah kebijakan kontroversial lain dari Bupati Sudewo.

Namun demikian, rencana aksi besar-besaran dari masyarakat Pati yang terlanjur marah ini tak terbendung lagi meski Sudewo sudah melunak dan membatalkan kebijakannya.

Merespons hal tersebut, tokoh muda asal Pati, Firdaus Maula, mengingatkan soal arah demo yang akan dilakukan secara akbar besok.

Sebagai tokoh masyarakat yang menjadi Kepala Desa termuda di Pati, Firdaus turut mengimbau agar massa aksi juga waspada akan potensi provokasi dari "penumpang gelap".

Firdaus menyadari bahwa aksi ini adalah bentuk kekecewaan warga yang memang disulut oleh arogansi Bupati.

"Menurut saya, semua aksi ini tinggal luapan-luapan emosi, bukan hati. Penumpangan pasti terjadi, karena mau apa lagi? Semua tuntutan sudah terpenuhi," kata Firdaus kepada tvOnenews.com.

Kades berusia 29 tahun yang akrab disapa Firda itu menyebut, saat ini sebenarnya rakyat pati sudah menang.

Mengingat, Bupati Sudewo bahkan sudah minta maaf dan telah membatalkan sejumlah kebijakan yang dipermasalahkan.

"Rakyat sudah menang telak, kenapa harus menurunkan Bupati. Jangan sampai ini digerakkan partai yang menginginkan kursi," ujar Firda.

"Semoga masyarakat bisa mengerti keadaan ini. Harapan selalu damai di Pati, yang ikut aksi jangan anarki. Berangkat sehat pulang sehat," tegasnya.

Sudewo: Menurunkan Bupati Itu Inkonstitusional

Di sisi lain, Bupati Sudewo menyayangkan jika akhirnya demo warga Pati benar-benar tidak bisa hentikan.

"Jadi saya sangat menyayangkan hal-hal ini terjadi. Akhirnya risiko politiknya ke saya," ujar Sudewo dalam keterangan eksklusif kepada media lokal Patinews yang diunggah di YouTube, dilansir Selasa (12/8/2025).

Sebelumnya, Bupati telah berdamai dengan Koordinator Gerakan Pati Bersatu Yayak Gundul dan Koordinator Aliansi Santri Pati Untuk Demokrasi Sahal.

Bahkan, Sudewo juga menyampaikan bahwa pihaknya telah mendapatkan dukungan dari PCNU Pati agar gelombang demo tak membesar dengan menerbitkan maklumat.

"Tidak boleh ada aksi demo unjuk rasa lagi, turun ke bawah juga tidak perlu karena tuntutan sudah dipenuhi. Tuntutan PBB-P2 diturunkan itu malah dibatalkan, kemudian 5 hari sekolah dikembalikan ke 6 hari sekolah juga sudah dipenuhi," ucap Sudewo.

Akan tetapi, animo semakin besar dari sejumlah kelompok dan aliansi masyarakat yang telanjur kecewa dengan Sudewo.

Isu tentang sikap arogan Bupati dan Plt Sekda Riyoso, kebijakan pembangunan sejumlah infrastruktur yang kontroversial, sampai dengan masalah pemecatan ratusan pegawai RSUD Soewondo Pati menjadi bola panas yang membakar amarah rakyat.

Menyadari dirinya mau digulingkan rakyat, Bupati Sudewo menyebut aksi 13 Agustus nanti sebagai tindakan inkonstitusional.

Oleh karena itu, dirinya menegaskan bahwa tidak boleh ada demo anarkis pada aksi damai itu, apalagi untuk melengserkan Bupati.

"Jadi tidak ada alasan lagi untuk turun. Kalau turunnya untuk menurunkan bupati itu inkonstitusional. Tidak tidak sesuai dengan aturan dan juga itu bukan tuntutan murni," ujar Sudewo yang merupakan Bupati dari Partai Gerindra. (rpi)