BSKDN Kemendagri Rumuskan Standar Mutu untuk Pastikan Rekomendasi Kebijakan Tepat Sasaran

Jakarta, tvOnenews.com - Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Noudy R.P.Tendean menegaskan pentingnya penerapan standar mutu untuk menjamin kualitas rekomendasi kebijakan. Hal ini disampaikannya saat membuka rapat pembahasan instrumen penilaian kualitas rekomendasi kebijakan di Aula BSKDN pada Selasa (12/8/2025). Dalam sambutannya, Noudy menekankan, kualitas rekomendasi kebijakan sangat menentukan efektivitas kebijakan yang akan ditetapkan. Maka dari itu, rekomendasi yang tidak berbasis data valid berisiko tidak tepat sasaran dan sulit diimplementasikan di lapangan. Kondisi demikian harus dihindari, salah satunya dengan menetapkan standar mutu yang tepat guna menjamin kualitas rekomendasi kebijakan yang lebih baik. “Namanya rekomendasi kebijakan kan kita harapkan akan dituangkan menjadi suatu kebijakan oleh Bapak Menteri, apakah dalam bentuk keputusan menteri, peraturan menteri, surat edaran, ataupun dokumen naskah lainnya. Karena itu, kualitasnya harus terjamin,” tegas Noudy. Lebih lanjut, dia menjelaskan, BSKDN tengah mempersiapkan panduan atau pedoman baku terkait parameter kualitas rekomendasi kebijakan. Kehadiran pedoman ini diharapkan dapat menjadi landasan kuat sehingga proses penjaminan mutu dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan konsisten. “Bapak Kaban sudah beberapa kali mendorong pelaksanaan penjaminan mutu, tapi kita belum punya tools-nya. Maka dari itu, melalui rapat ini, kami berharap masukan dan saran dari seluruh peserta terkait standar yang akan kita jadikan pedoman,” ungkapnya. Noudy menambahkan, penyusunan standar mutu rekomendasi kebijakan dapat mengacu pada praktik baik yang sudah dilakukan lembaga lain, seperti Lembaga Administrasi Negara (LAN) dengan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) yang mereka kembangkan. Meski demikian, ia menekankan bahwa standar di BSKDN nantinya akan menyesuaikan dengan konteks tugas dan fungsi lembaga. Dalam kesempatan tersebut, dia juga menegaskan bahwa rekomendasi kebijakan yang berkualitas harus berbasis data akurat dan mampu menjawab persoalan yang dihadapi. Dengan begitu, rekomendasi tersebut dapat menjadi landasan kuat dalam mengambil keputusan strategis. “Rekomendasi kebijakan juga harus memiliki basis data yang akurat sehingga nantinya bisa menjawab persoalan yang dihadapi,” pungkasnya. Melalui pembahasan ini, BSKDN berharap dapat segera merampungkan panduan penilaian kualitas rekomendasi kebijakan, sehingga setiap rekomendasi yang dihasilkan mampu memberikan manfaat optimal. (ebs)

BSKDN Kemendagri Rumuskan Standar Mutu untuk Pastikan Rekomendasi Kebijakan Tepat Sasaran

Berita Terkait

Jadi Policy Hub Nasional, BSKDN Kemendagri Terus Matangkan Sistem Integrasi Data dan Rekomendasi Evaluasi Kebijakan

Dianggap Berhasil Jaga Keharmonisan, Pemkab Mimika Raih Penghargaan IHAI 2025 dari Kemendagri

Inovasi Daerah Digenjot 2026, BSKDN dan BRIN Kerja Sama untuk Optimalisasi RIN: Berbagi Basis Data

Mimika Sabet Innovative Government Award 2025 dari Kemendagri, Ini Berbagai Inovasi Unggulannya

Topik Terkait

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri

Kemendagri

Saksikan Juga

Prabowo Panggil Menkeu Purbaya Dadakan ke Istana, Ada Apa? | OneNews Update

Banjir Bandang Susulan di Padang, Akses Satu-satunya ke Batu Busuak Putus Total

Tumpukan Sampah Ancam Kesehatan Warga Tangsel

Terseret Arus Banjir, WNA di Bali Ditemukan Tewas Tersangkut di Gorong-gorong

Isak Tangis Kakek Terdakwa Pencurian Burung Langka, Dituntut 2 Tahun Penjara

Area Persawahan di Padang Berubah Menjadi Aliran Sungai Baru

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Mbg

Polda Metro Jaya

Dpr