Mau Digulingkan Rakyat Pati, Sudewo Sebut Demo Turunkan Bupati 13 Agustus Inkonstitusional: Tidak Ada Alasan

Jakarta, tvOnenews.com - Bupati Sudewo akhirnya kembali buka suara menjelang gelombang aksi demo rakyat Pati yang bakal digelar Rabu, 13 Agustus 2025.

Rencana unjuk rasa yang awalnya disulut kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 250% itu, kini berubah menjadi tuntutan untuk menggulingkan Bupati Pati.

Padahal, kenaikan PBB-P2 sebesar 250% itu kini telah resmi dibatalkan dan kembali ke tarif normal seperti tahun 2024.

Tak hanya itu, kebijakan 5 hari sekolah di Pati yang menuai banyak penolakan juga akhirnya membuat Sudewo melunak dan turut membatalkannya.

Namun demikian, rencana demo besar-besaran warga Pati tampaknya tak terbendung mengingat donasi logistik yang digalang terus berdatangan.

Berdasarkan pantauan tvOne, Senin (11/8/2025) malam, ribuan dus logistik berupa air mineral, sembako, dan makanan telah menggunung di Alun-alun Kota, Kantor Bupati, hingga ke Kantor DPRD.

Melihat hal tersebut, Sudewo, menyayangkan jika akhirnya demo warga Pati benar-benar tidak bisa hentikan.

"Jadi saya sangat menyayangkan hal-hal ini terjadi. Akhirnya risiko politiknya ke saya," ujar Sudewo dalam keterangan eksklusif kepada media lokal Patinews yang diunggah di YouTube, dilansir Selasa (12/8/2025).

Sebelumnya, Bupati telah berdamai dengan Koordinator Gerakan Pati Bersatu Yayak Gundul dan Koordinator Aliansi Santri Pati Untuk Demokrasi Sahal.

Bahkan, Sudewo juga menyampaikan bahwa pihaknya telah mendapatkan dukungan dari PCNU Pati agar gelombang demo tak membesar dengan menerbitkan maklumat.

"Tidak boleh ada aksi demo unjuk rasa lagi, turun ke bawah juga tidak perlu karena tuntutan sudah dipenuhi. Tuntutan PBB-P2 diturunkan itu malah dibatalkan, kemudian 5 hari sekolah dikembalikan ke 6 hari sekolah juga sudah dipenuhi," ucap Sudewo.

Akan tetapi, animo semakin besar dari sejumlah kelompok dan aliansi masyarakat yang telanjur kecewa dengan Sudewo.

Isu tentang sikap arogan Bupati dan Plt Sekda Riyoso, kebijakan pembangunan sejumlah infrastruktur yang kontroversial, sampai dengan masalah pemecatan ratusan pegawai RSUD Soewondo Pati menjadi bola panas yang membakar amarah rakyat.

Menyadari dirinya mau digulingkan rakyat, Bupati Sudewo menyebut aksi 13 Agustus nanti sebagai tindakan inkonstitusional.