Komdigi Diminta Segera Investigasi Anak-anak Korban Roblox

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) diminta lakukan investigasi korban dampak negatif gim daring Roblox. Hal itu disampaikan komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Pengampu Subklaster Anak Korban Pornografi dan Cyber Kawiyan di Jakarta, Senin (11/8/2025). "Kami meminta agar Kementerian Komdigi segera menindaklanjuti dengan melakukan investigasi secara menyeluruh terhadap para korban," katanya. Kawiyan mengatakan anak-anak yang menjadi korban platform digital atau sistem elektronik (PSE) dan game online mengalami dampak yang luar biasa baik secara fisik, psikis, mental dan sosial. Ia menyebut ada banyak anak yang menjadi korban dampak negatif gim daring, antara lain karena memainkan tidak sesuai klasifikasi umur, dan ada oknum-oknum yang memanfaatkan gim sebagai jaringan digital untuk hal-hal yang bertentangan dengan hukum seperti penipuan, eksploitasi, cyberbullying, mengajarkan kekerasan dan sebagainya. Kelalaian pihak PSE dalam mengoperasikan sistem elektronik juga membuat anak-anak menjadi lebih rentan menjadi korban. Maka itu, lanjut Kawiyan, Kementerian Komdigi harus melakukan investigasi dan mencari fakta tentang anak yang menjadi korban dampak negatif gim baik secara kuantitas/angka maupun stadiumnya. Bukan hanya Roblox, tetapi juga gim yang lainnya. "Karena berdasarkan undang-undang, yang punya otoritas untuk melakukan pemblokiran itu Kementerian Komdigi," ucapnya. Adapun sanksi atau tindakan yang dapat lakukan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital tertuang dalam Pasal 16B UU ITE yaitu berupa teguran tertulis, sanksi administratif, penghentian sementara, dan pemutusan akses. Kemudian, UU ITE maupun Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas yang merupakan turunan UU ITE mengatur secara detail prosedur keamanan setiap PSE untuk memberikan keamanan dan perlindungan kepada anak yang menggunakan atau mengakses sistem elektronik. “Kalau sebuah PSE tidak menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut dan mengabaikan keselamatan dan perlindungan anak, maka PSE tersebut harus diberikan sanksi. Sanksi tersebut bisa berupa pemblokiran atau pemutusan akses secara permanen,” ucapnya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pemerintah blokir gim daring Roblox jika terbukti melanggar undang-undang (UU) hak anak sesuai dengan UU No.1 Tahun 2024 tentang ITE. Setiap platform digital atau sistem elektronik (PSE) termasuk game Roblox, punya kewajiban untuk memberikan pelindungan kepada anak yang mengakses atau menggunakan produk, fitur atau layanan PSE. (ant)

Komdigi Diminta Segera Investigasi Anak-anak Korban Roblox

Berita Terkait

DPR RI Apresiasi Kemkomdigi Dalam Upaya Menjaga Ruang Digital Tetap Aman

Anggota DPR Sindir Relawan Donasi Bencana Sumatera: Cuma Rp10 M, Negara Sudah Triliunan!

Wamenkomdigi: Perbaikan Jaringan Telekomunikasi di Aceh Ditargetkan Pulih Pekan Ini

Bencana Ekologis Hantam Tapanuli Tengah: Banjir dan Longsor Diduga Akibat Pembalakan Liar!

Topik Terkait

Roblox

Komdigi

Kpai

Investigasi

Saksikan Juga

Tragedi Anak Bunuh Ibu, Polisi Harus Teliti an Perlu Kajian Psikologis Mendalam

Kacamata Pakar Viktimologi Soal Kasus Anak Diduga Bunuh Ibu di Medan

Geger, IRT Tewas Bersimbah Darah Diduga Dibunuh Putri Kandung

Polda Metro Jaya Tetapkan 6 Anggota Polri sebagai Tersangka Kasus Pengeroyokan Matel

Listrik Masih Terbatas, Warga Masih Bertahan di Tenda Pengungsian

8 Santriwati di Blora Tenggelam di Sungai, Lima Ditemukan Dalam Kondisi Meninggal Dunia

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Mbg

Dpr

Polda Metro Jaya