Jadi Pintu Utama IKN, Pemerintah Kabupaten PPU dan Bappenas Satukan Visi Pembangunan

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melakukan audiensi strategis dengan Kementerian PPN/Bappenas, menyuarakan keresahan dan tuntutan pembangunan yang adil di tengah peran krusial wilayah itu sebagai gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN).

Bupati PPU, Mudyat Noor mengatakan bahwa wilayahnya selama ini telah berkontribusi signifikan terhadap pembangunan IKN, namun belum mendapatkan perhatian sepadan.

"Kami bukan hanya halaman depan, kami adalah pintu masuk IKN. Tapi sampai hari ini, belum ada dampak signifikan yang kami rasakan. Infrastruktur kami tertinggal, pelayanan dasar masih kami tanggung, sementara aset kami hampir Rp1 triliun sudah diserahkan ke IKN," kata Mudyat, Jakarta, Jumat (25/7/2025).

Mudyat mengatakan berbagai tantangan yang kini dihadapi PPU termasuk minimnya fasilitas dasar dan jauh dari layak sebagai kawasan penyangga ibu kota negara. 

Padahal, kata Mudyta Presiden RI, Prabowo Subianto telah resmi memasukkan IKN ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) periode 2025-2029 yang bertujuan terbangunnya kawasan inti pusat pemerintahan lbu Kota Nusantara dan sekitarnya. 

Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

"PPU siap menjadi bagian yang aktif dan strategis dalam mendukung IKN sebagai wajah baru Indonesia. Penetapan ini menegaskan posisi PPU sebagai mitra utama dalam pengembangan kawasan penyangga, infrastruktur konektivitas, serta dukungan sosial dan ekonomi," kata Mudyat.

“Kami mohon agar program-program prioritas kami, mulai dari pembangunan jalan, penyediaan air bersih, hingga rumah sakit, dapat segera mendapatkan dukungan,” sambungnya.

Mudyat berharap dengan audiensi ini pemerintah pusat memberikan perhatian yang setara atas peran strategisnya sebagai pintu masuk IKN melalui dukungan konkret terhadap pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, dan penguatan kapasitas wilayah.

Menanggapi hal itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy mengakui bahwa PPU menghadapi tekanan luar biasa dalam perannya sebagai daerah penyangga. 

Namun ia menekankan bahwa di balik tantangan terdapat peluang besar.

“PPU tidak boleh menjadi penonton. Justru ini kesempatan untuk menjadi kota modern yang rendah karbon, pusat industri kreatif, dan smart eco-tourism. Tapi semua itu harus dimulai dari master plan yang kuat, terukur, dan realistis,” ujar Rachmat dalam kesempatan yang sama.

Rachmat juga mendorong agar PPU segera merumuskan kriteria konkret untuk ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN). 

Menurutnya Bappenas siap mendukung penyusunan master plan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah berbasis kearifan lokal yang kolaboratif antara pusat dan daerah hingga pembangunan SDM lokal.

“Kami akan bantu percepatan kolaborasi dengan lintas kementerian dan mitra pembangunan. untuk itu kami akan bantu mulai dengan penyiapan cetak biru yang implementatif," pungkasnya. (raa)