Mensesneg Bantah Pemerintah Serahkan Data ke AS: Justru untuk Menjamin Keamanan!

Jakarta, tvOnenews.com – Pemerintah Indonesia membantah anggapan bahwa kesepakatan perdagangan digital dengan Amerika Serikat (AS) akan membuat data pribadi warga Indonesia diserahkan ke pihak asing. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa kerja sama tersebut justru bertujuan untuk menjamin keamanan data yang selama ini tersimpan di berbagai platform digital asal AS. “Pemaknaannya yang tidak benar, bukan berarti kita itu akan menyerahkan data-data, apalagi data-data pribadi dari masyarakat Indonesia ke pihak sana, tidak,” kata Prasetyo di Press Room Istana, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025). Ia menjelaskan, kerja sama Indonesia dan AS dilakukan untuk memastikan agar data masyarakat Indonesia yang diinput ke platform-platform digital milik perusahaan Amerika tidak disalahgunakan. “Justru di situlah kerja sama kita itu adalah untuk memastikan bahwa data-data tersebut aman dan tidak boleh dipergunakan untuk hal-hal tidak semestinya,” ujarnya. Namun, Prasetyo menegaskan bahwa tidak ada data yang diserahkan secara langsung oleh pemerintah. Ia menyebut data tersebut muncul karena masyarakat memang perlu mengisi formulir atau mendaftarkan identitas saat menggunakan platform digital. “Ini kan setiap kita mendaftar di platform-platform, misalnya email itu kan juga ada data-data yang harus dimasukkan. Justru kerja sama kita berdua itu adalah untuk memastikan data-data tersebut, ya itu yang kita amankan,” jelas Prasetyo. Penegasan ini disampaikan menyusul pengumuman Gedung Putih bahwa Indonesia akan memberikan pengakuan resmi terhadap Amerika Serikat sebagai negara dengan sistem perlindungan data pribadi yang memadai. Kesepakatan ini memungkinkan perusahaan-perusahaan AS mengelola data pribadi warga Indonesia sebagai bagian dari perjanjian perdagangan digital bilateral. “Indonesia akan memberikan kepastian terkait kemampuan untuk memindahkan data pribadi dari wilayahnya ke Amerika Serikat melalui pengakuan Amerika Serikat sebagai negara atau yurisdiksi yang menyediakan perlindungan data yang memadai,” demikian bunyi pernyataan resmi Gedung Putih dalam dokumen Amerika Serikat dan Indonesia Mencapai Kesepakatan Perdagangan Bersejarah, Rabu lalu. Menurut Gedung Putih, perusahaan-perusahaan teknologi asal AS telah menjalankan reformasi besar dalam tata kelola data pribadi dalam beberapa tahun terakhir, yang membuat Washington dinilai layak menjadi mitra pengelolaan data global. Selain isu perlindungan data, perjanjian perdagangan digital Indonesia-AS juga mencakup penetapan tarif resiprokal sebesar 19 persen, penghapusan lini tarif Harmonized Tariff Schedule (HTS) untuk produk digital tidak berwujud, dan penangguhan sejumlah syarat deklarasi impor. Kesepakatan ini disebut sebagai salah satu terobosan penting dalam kerja sama ekonomi digital Indonesia-AS ke depan. (agr/nba)

Mensesneg Bantah Pemerintah Serahkan Data ke AS: Justru untuk Menjamin Keamanan!

Berita Terkait

Riwayat Media Sosial Lima Tahun Terakhir Wisatawan akan Jadi Syarat Masuk ke AS Lewat Program VWP

Prabowo Gelar Ratas Kilat di Hambalang, Perintahkan Pemulihan Sumatra Tanpa Tunda

Pengakuan Mengejutkan Carlo Ancelotti: Brasil Tak Dijamin Lolos Grup C Piala Dunia 2026

Amerika Serikat Diboikot Karena Masalah Visa, Pelatih Iran Tetap Wakili Tim di Drawing Piala Dunia 2026

Topik Terkait

Mensesneg

Prasetyo Hadi

Data Pribadi

Amerika Serikat

Saksikan Juga

Tragedi Anak Bunuh Ibu, Polisi Harus Teliti an Perlu Kajian Psikologis Mendalam

Kacamata Pakar Viktimologi Soal Kasus Anak Diduga Bunuh Ibu di Medan

Geger, IRT Tewas Bersimbah Darah Diduga Dibunuh Putri Kandung

Polda Metro Jaya Tetapkan 6 Anggota Polri sebagai Tersangka Kasus Pengeroyokan Matel

Listrik Masih Terbatas, Warga Masih Bertahan di Tenda Pengungsian

8 Santriwati di Blora Tenggelam di Sungai, Lima Ditemukan Dalam Kondisi Meninggal Dunia

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Mbg

Dpr

Polda Metro Jaya