Fadli Zon Sebut Kamus Sejarah Periode Lalu Banyak Tonjolkan Tokoh PKI, Puan Singgung Fakta Sejarah

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan pemerintah pada periode lalu pernah membuat proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang dinamai Kamus Sejarah.

Namun, proyek itu banyak menuai protes, salah satunya karena lebih banyak menonjolkan tokoh-tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI) dibandingkan tokoh nasional lainnya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan proyek penulisan ulang sejarah nasional harus berpegang pada fakta-fakta sejarah yang terjadi pada 1998.

“Kita berpegang saja pada fakta sejarah tahun 1998, dimana waktu itu Presiden Habibie kan dalam pidatonya menyatakan bahwa ada fakta sejarah yang dalam poin-poinnya itu disampaikan,” ujar Puan di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (3/7/2025).

Menurutnya, pemerintah bisa membuka kembali fakta-fakta sejarah masa lalu untuk dikaji kembali. Jika memang terjadi, Puan meminta fakta sejarah itu tidak boleh dihilangkan.

“Kalau kemudian dalam fakta-fakta sejarah itu memang dianggap ada yang kemudian tidak perlu, ya apa betul? Karena kan banyak ahli-ahli sejarah yang menyatakan kita harus menyatakan namanya fakta sejarah,” tutur Puan.

“Apalagi disampaikan oleh seorang Presiden, artinya kan itu suatu fakta sejarah yang harus kita akui dan kita hormati. Jadi, jangan sampai fakta-fakta sejarah kemudian tidak dihargai dan dihormati,” sambungnya.

Dalam rapat bersama Komisi X DPR RI, Fadli Zon menyebut proyek penulisan ulang sejarah nasional merupakan program lanjutan. 

Dia mengatakan pada pemerintahan periode lalu, proyek itu bernama Kamus Sejarah.

Namun, proyek itu tidak dilanjutkan karena menuai banyak protes. Sebab, banyak tokoh penting nasional yang tidak dimasukkan dalam Kamus Sejarah. Melainkan lebih banyak menonjolkan tokoh PKI.

“Karena ketika di dalam kamus sejarah itu kan tokoh sekaliber KH Hasyim Asyari aja tidak masuk. Saya termasuk yang memprotes sebagai anggota DPR waktu itu,” kata Fadli dalam rapat di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2025).

“Malah tokoh-tokoh PKI lebih banuak ditonjolkan. Itu bisa dibuktikan di sini, masih ada ketika itu, akhirnya direvisi,” tambahnya. (saa/muu)