Tak Hadiri Pemeriksaan Kasus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi di Polda Metro Jaya, Roy Suryo: Ngapain Kita Datang!

Jakarta, tvOnenews.com - Pakar telematika, Roy Suryo memilih tak hadiri pemeriksaan di Polda Metro Jaya soal kasus dugaan pencemaran nama baik Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) terkait tudingan ijazah palsu pada Rabu (2/7/2025).

Roy mengungkapkan bahwa keputusannya didasarkan pada saran dari kuasa hukumnya, dengan alasan bahwa undangan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Saat ditemui di sela acara bersama Forum Purnawirawan TNI di Hotel Kemang, Roy menjelaskan bahwa undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya tidak disertai dengan status pro justicia, serta tidak menyebutkan locus (tempat kejadian) dan tempus (waktu kejadian) yang jelas.

"Laporan itu dari orang-orang yang tidak punya legal standing, tidak terkait langsung dengan korban atau pelapor, yaitu Jokowi. Ngapain kita datang?," tegas Roy.

Ia juga menyinggung bahwa laporan tersebut tidak menyebutkan secara spesifik siapa terlapornya, sehingga dianggap tidak memenuhi syarat formal untuk diproses.

Roy bahkan menyebut adanya dugaan demonstrasi bayaran di depan Polda Metro Jaya terkait kasus ini.

"Mereka jelas-jelas betul, masa dikumpulkan dari berbagai pelosok nusantara. Jelas betul kalau itu bayaran," ujarnya.

Roy menegaskan bahwa dirinya dan timnya, termasuk Dokter Rismon dan Dokter Tifa, sebenarnya siap hadir "11 ribu triliun persen" jika proses hukumnya jelas.

Namun, ia meminta Polda Metro Jaya untuk lebih profesional dan presisi dalam menangani pengaduan masyarakat.

"Kami siap 11 ribu triliun persen untuk hadir sebenarnya, tapi karena atas saran kuasa hukum kami. Jangan proses pengaduan yang tidak ada legal standing, tidak ada siapa terlapornya, tidak ada tempus dan locus-nya. Apalagi ini terbaru, tidak perlu hiraukan orang-orang atau termite-termite yang melakukan demo bayaran di Polda Metro Jaya," tandasnya.

Sementara itu, Roy memilih untuk menghadiri kegiatan bersama Forum Purnawirawan TNI, menunjukkan sikapnya untuk tidak memprioritaskan undangan yang dinilainya tidak memiliki dasar hukum yang kuat. (rpi/raa)