Demo Buruh Yamaha Music Bekasi Dituding Ganggu Iklim Investasi, Wabup: Harus Jaga Ketertiban

Jakarta, tvOnenews.com - Aksi unjuk rasa buruh secara bergelombang di depan PT. Yamaha Music Manufacturing Asia (YMMA), Kawasan Industri MM2100 Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sejak Maret 2025 disebut berpotensi mengganggu iklim investasi.

Wakil Bupati (Wabup) Bekasi Asep Surya Atmaja mengatakan aksi demonstrasi yang berlangsung di kawasan industri bisa berdampak terhadap kenyamanan publik hingga  iklim investasi.

"Kami belum sempat bertemu lagi dengan Disnaker hari ini. Tapi nanti akan kami undang kembali pihak perusahaan dan serikat pekerja. Kita cari solusi supaya tidak berlarut-larut dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat," katanya di Cikarang, Selasa (24/6/2025).

Dia menyampaikan penyampaian aspirasi merupakan hak para pekerja tetapi perlu dilakukan dengan cara yang tertib dan tidak membahayakan pihak lain.

"Demo itu hak buruh, tapi tetap harus kita jaga ketertiban bersama. Jangan sampai mengganggu layanan publik maupun mobilitas warga," katanya.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi telah memfasilitasi pertemuan antara manajemen PT. YMMA dengan serikat pekerja dan karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Namun persoalan tersebut kini disebut telah ditangani di tingkat pusat.

"Sebetulnya masalah ini sudah pernah kita bahas. Waktu itu kami pertemukan pihak perusahaan, serikat pekerja, dan karyawan yang akan di-PHK," katanya.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi Boby Agus Ramdan turut meminta pemerintah daerah (pemda) menjaga iklim investasi di kawasan industri menyusul banyak keluhan terkait aksi demonstrasi yang berlarut-larut di objek vital nasional tersebut.

"Kami minta pemda segera menyelesaikan persoalan ini. Jangan sampai aksi yang berlarut-larut ini mengganggu stabilitas kawasan industri dan mengancam kepercayaan investor," katanya.

Situasi tersebut, lanjutnya, dikhawatirkan berdampak buruk terhadap kenyamanan investor dan keberlangsungan usaha di salah satu kawasan industri Kabupaten Bekasi tersebut.

Ia menilai kawasan industri seperti MM 2100 merupakan objek vital nasional. Karena itu, ketertiban, keamanan.dan kepastian hukum harus benar-benar dijaga.

"Kami tidak melarang aspirasi disampaikan. Tapi harus ada pengaturan yang tegas agar tidak mengganggu aktivitas industri yang mempekerjakan ribuan orang," katanya.