Usut Dugaan Kasus Kuota Haji Khusus, KPK Sebut Ada Pihak-pihak yang Tak Hadiri Pemanggilan

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menangani kasus dugaan korupsi kuota haji khusus pada era Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas. Meski, dalam prosesnya KPK menyatakan ada pihak-pihak yang tidak mau hadir, meskipun dipanggil untuk dimintai keterangan dalam penyelidikan. Hal itu diungkap langsung oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (23/6/2025). "Untuk identitas, kami belum bisa menyampaikan terlebih penanganan perkara kuota haji ini masih dalam tahap penyelidikan," ujar Budi. Juru Bicara KPK Budi PrasetyoSumber : Antara Namun Budi belum mau mengungkap identitas pihak yang tak hadir tersebut apakah penyelenggara negara atau swasta. "Semua pihak KPK meminta untuk kooperatif hadir dan memberikan keterangan yang dibutuhkan," katanya. Oleh sebab itu, Budi menekankan agar semua pihak tersebut dapat memenuhi panggilan KPK ke depannya. "Dengan demikian, proses penanganan perkara terkait haji ini dapat dilaksanakan secara efektif,” ujarnya. "Terlebih haji ini sangat dekat isunya dengan masyarakat karena memang ini menjadi salah satu layanan yang diberikan kepada umat atau masyarakat di Indonesia,” tambahnya. Budi menegaskan KPK berkomitmen untuk terus mendalami maupun menggali informasi dan keterangan dari semua pihak terkait agar perkara tersebut naik ke tahap penyidikan. Adapun pada Senin ini, penyelidik KPK memeriksa Ustadz Khalid Basalamah terkait kasus dugaan korupsi kuota haji khusus. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Khalid Basalamah disebut memiliki agensi umrah dan haji bernama Uhud Tour. Sebelumnya, KPK pada 20 Juni 2025 mengonfirmasikan telah mengundang dan memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi kuota haji khusus tahun 2024. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan bahwa kasus dugaan korupsi terkait kuota haji khusus tidak hanya terjadi pada tahun 2024, tetapi juga tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun 2024, Pansus Angket Haji DPR RI mengklaim menemukan sejumlah kejanggalan yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2024. Titik poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50:50 pada alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Arab Saudi. Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. (ant)

Usut Dugaan Kasus Kuota Haji Khusus, KPK Sebut Ada Pihak-pihak yang Tak Hadiri Pemanggilan

Berita Terkait

Atalia Praratya Gugat Cerai RK, Publik Soroti Kasus Dugaan Korupsi Ridwan Kamil

Detik-detik Menegangkan KPK Geledah Rumah Dinas Plt Gubernur Riau SF Hariyanto

Berawal dari Pria ke-42, Perjalanan Cinta Atalia Praratya dan Ridwan Kamil yang Romantis Berujung Gugatan Cerai

Tanpa Revisi UU Polri, Pengamat Sebut Perpol Rangkap Jabatan Dinilai Picu Polemik Birokrasi

Topik Terkait

Kpk

Yaqut Cholil Quomas

Budi Prasetyo

Korupsi Kuota Haji Khusus

Kuota Haji

Saksikan Juga

Prabowo Panggil Menkeu Purbaya Dadakan ke Istana, Ada Apa? | OneNews Update

Banjir Bandang Susulan di Padang, Akses Satu-satunya ke Batu Busuak Putus Total

Tumpukan Sampah Ancam Kesehatan Warga Tangsel

Terseret Arus Banjir, WNA di Bali Ditemukan Tewas Tersangkut di Gorong-gorong

Isak Tangis Kakek Terdakwa Pencurian Burung Langka, Dituntut 2 Tahun Penjara

Area Persawahan di Padang Berubah Menjadi Aliran Sungai Baru

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Mbg

Polda Metro Jaya

Dpr