Tegas, Komnas HAM Sebut Ucapan Fadli Zon Soal Tidak Ada Pemerkosaan di Kerusuhan Mei 1998 Tidak Tepat

Jakarta, tvOnenews.com - Komnas HAM bantah ucapan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut tidak ada pemerkosaan massal dalam Kerusuhan Mei 1998.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyebut, ucapan Fadli Zon itu sangat tidak tepat, sebab kerusuhan tersebut telah diakui oleh pemerintah. 

"Tidak tepat, karena peristiwa kerusuhan Mei 1998 telah diakui oleh Pemerintah dan sebagian korban dan keluarga korban telah mendapatkan layanan," kata Anis dalam keterangannya, Senin (16/6/2025). 

Anis menjelaskan, bahwa bantahan ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, pada tahun 2003, Komnas HAM sendiri membentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Kerusuhan 13-15 Mei 1998.

Tim Ad Hoc bekerja berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Tim Ad Hoc telah menyelesaikanpenyelidikan pada September 2003. 

"Berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM, Peristiwa Kerusuhan 13-15 Mei 1998 dinyatakan sebagai Pelanggaran HAM yang Berat yaitu Kejahatan terhadap Kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM," jelasnya. 

Adapun bentuk-bentuk tindakan dalam Kejahatan terhadap Kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU Nomor 26 Tahun 2000 dalam Peristiwa Kerusuhan 13-15 Mei 1998 yaitu, pembunuhan, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, perkosaan atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, dan persekusi.

Sementara itu, pada 19 September 2003, Komnas HAM melalui Surat Nomor: 197/TUA/IX/2003 telah menyerahkan hasil penyelidikan pelanggaran HAM yang berat Peristiwa Kerusuhan 13-15 Mei 1998 kepada Jaksa Agung selaku Penyidik.

Selanjutnya, pada 2022 pemerintah mengeluarkan Keppres Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat (Tim PPHAM). 

Tanggal 11 Januari 2023 setelah menerima Laporan Akhir Tim PPHAM, Presiden mengakui Peristiwa Kerusuhan 13-15 Mei 1998 dan 11 peristiwa lainnya sebagai pelanggaran HAM yang berat.

Sementara pada 15 Maret 2023 Presiden mengeluarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat. 

"Selanjutnya pada 11 Desember 2023 keluarga korban Peristiwa Kerusuhan 13-15 Mei 1998 mendapatkan layanan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," ucap Anis. 

Sebelumnya, Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, mengungkapkan kasus pemerkosaan massal tahun 1998 tidak terbukti. Peristiwa itu, menurut dia, hanya berdasarkan rumor.