Presiden Prabowo Diharapkan Harus Segera Hentikan Proyek PIK 2, Ini Alasannya

Jakarta, tvOnenews.com - Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI), Noor Azhari berharap Presiden Prabowo Subianto untuk segera menghentikan seluruh aktivitas proyek reklamasi Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) di pesisir Tangerang, Banten. Menurutnya, proyek ini telah melahirkan penderitaan rakyat pesisir, penggusuran nelayan, dan perampasan laut oleh segelintir elite pemilik modal. “Dulu para pejuang kemerdekaan mengusir penjajah dengan bambu runcing. Sekarang rakyat kita justru dijajah oleh bambu pagar laut. Ini ironi sejarah yang menyakitkan. Jangan sampai negara kalah oleh kekuasaan para taipan,” tegas Noor Azhari dalam keterangannya, Rabu (11/6/2025). Dia juga menilai, proyek PIK 2 bukan hanya melanggar etika pembangunan berkelanjutan, tapi juga telah menciptakan krisis kemanusiaan dan ekologi di wilayah pesisir. Ribuan nelayan yang dulu hidup dari laut kini terusir, akses laut dibatasi, dan ruang hidup mereka digantikan oleh pagar-pagar besi dan beton. “Pesisir itu bukan milik swasta. Itu milik rakyat, milik bangsa. Mengapa justru pemilik modal yang diberi hak untuk mengkapling laut dan mengusir masyarakat? Proyek ini harus dihentikan total!” tegasnya. Dia juga menyoroti acara penanaman mangrove baru-baru ini di kawasan reklamasi PIK 2, yang dihadiri oleh taipan besar seperti Aguan, purnawirawan jenderal A.M. Hendropriyono, dan sejumlah elit partai politik. Dirinya mempertanyakan transparansi dan motif dari kegiatan tersebut. “Tanam mangrove sambil merampas laut? Jangan main-main dengan simbol lingkungan. Apakah acara itu didanai oleh pengembang? Apakah semua pihak yang hadir sadar mereka sedang berdiri di atas penderitaan rakyat pesisir?," ujarnya. Secara hukum, ia mengingatkan bahwa proyek reklamasi dan pemagaran laut seperti di PIK 2 berpotensi melanggar UU No. 27/2007 jo. UU No. 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Selain itu, proyek ini juga bisa melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-VIII/2010 yang menegaskan hak nelayan tradisional sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. “Ini bukan lagi soal tata ruang, ini sudah masuk wilayah pelanggaran hak asasi dan pengabaian keadilan ekologis. Negara tidak boleh tunduk pada beton dan konglomerat,” tegasnya. Dia lantas menyerukan kepada Presiden Prabowo untuk mengambil langkah berani dan tegas. “Presiden harus hentikan proyek PIK 2, bongkar pagar laut, dan pulihkan hak rakyat pesisir. Kalau tidak, sejarah akan mencatat bahwa di bawah pemerintahannya, kemerdekaan laut kita dijual ke tangan swasta. Bung Karno pasti menangis melihat ini,” pungkasnya.(lkf)

Presiden Prabowo Diharapkan Harus Segera Hentikan Proyek PIK 2, Ini Alasannya

Berita Terkait

Libur Akhir Tahun 2025, Presiden Prabowo Siapkan Diskon Besar Tarif Tol hingga Tiket Pesawat

Gelar Rapat di Hambalang, Prabowo Perintahkan Hunian Korban Bencana di Sumatera Dikebut

Induk Koperasi Pedagang Pasar Dukung Pemerintah Jaga Stabilitas Harga Bahan Pokok Jelang Nataru 2026

Menko Zulhas Meninjau Lahan Pertanian yang Terdampak Bencana Banjir di Bireuen

Topik Terkait

Prabowo

Proyek Pik 2

Pik

Tangerang

Banten

Saksikan Juga

Tragedi Anak Bunuh Ibu, Polisi Harus Teliti an Perlu Kajian Psikologis Mendalam

Kacamata Pakar Viktimologi Soal Kasus Anak Diduga Bunuh Ibu di Medan

Geger, IRT Tewas Bersimbah Darah Diduga Dibunuh Putri Kandung

Polda Metro Jaya Tetapkan 6 Anggota Polri sebagai Tersangka Kasus Pengeroyokan Matel

Listrik Masih Terbatas, Warga Masih Bertahan di Tenda Pengungsian

8 Santriwati di Blora Tenggelam di Sungai, Lima Ditemukan Dalam Kondisi Meninggal Dunia

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Mbg

Polda Metro Jaya

Dpr