Partai Golkar Dukung Kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Selesaikan Polemik Tambang Nikel Raja Ampat

Keputusan Menteri Bahlil yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini untuk menghentikan sementara aktivitas penambangan nikel Raja Ampat usai dirinya bersama Gubernur Papua Barat Daya dan Bupati Raja Ampat, Forkopimda serta manajemen PT Gag Nikel melihat langsung kondisi lapangan di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, pada Sabtu lalu (7/6/2025).

Kunjungan singkat Bahlil, ini untuk melihat situasi operasi tambang, dan menindaklanjuti keresahan publik atas dampak pertambangan terhadap kawasan destinasi wisata di Raja Ampat.

Doktor Ilmu Hukum UNS Surakarta dan Universitas Borobudur Jakarta ini mengapresiasi langkah cepat dan taktis serta cara akurasi Menteri Bahlil dalam menginvestigasi fakta-fakta di lapangan terhadap masalah tambang nikel di Raja Ampat tersebut. 

"Komitmen pemerintah melalui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam mengelola sumber daya nasional demi sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat juga harus kita dukung penuh dan ikut kita kawal," tegas Profesor dari Unissula Semarang ini.

Ketua DPP Ormas MKGR ini meminta semua elemen perlu mendukung langkah cepat yang sudah diambil pemerintah dan mengawal proses lanjutannya, agar semua yang dilakukan tim Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dapat berjalan transparan dan akuntabel untuk kebaikan masyarakat lokal, bangsa, dan negara. 

Menteri ESDM sebelumnya menegaskan bahwa kegiatan pertambangan PT GAG Nikel di Raja Ampat sejatinya tidak berada dalam wilayah konservasi alam yang saat ini sengaja dikapitalisasi pemberitaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sebagai wilayah yang dilindungi biota lautnya. 

Bahlil menjelaskan bahwa lokasi penambangan berada di Pulau Gag, sekitar 30 hingga 40 kilometer dari Pulau Piaynemo, yang dikenal sebagai destinasi wisata utama di Raja Ampat.

“Banyak yang bilang lokasi tambang ada di Piaynemo, itu keliru. Tambangnya di Pulau Gag, cukup jauh dari sana. Saya tahu karena saya sering ke Raja Ampat,” beber Bahlil kepada media. 

Prof Henry mengaku geram atas disinformasi yang menyulut kegaduhan dan berpotensi kepada pembunuhan karakter anggota Kabinet Merah Putih dan ketua umum partai senior dan partai besar tersebut.