Surati Kapolri, Mantan Komisioner Kompolnas Waspadai Penegakan Hukum di Bangka Belitung

Jakarta, tvOnenews.com - Mantan Komisioner Kompolnas, Muhammad Nasser terus berupaya menjaga kepercayaan publik terhadap Polri. Kali ini Ketua Umum Public Interest for Police Trust tersebut mengirim surat ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kiriman surat Nasser terkait pihaknya yang mendeteksi sebuah perkara tindak pidana medik yang dinilai berpotensi mengganggu upaya pimpinan Polri dalam menjaga kepercayaan publik. Nasser menuturkan bahwa di Polda Bangka Belitung (Babel) sedang dilakukan proses sidik-lidik sebuah perkara yang diduga tindak pidana medik. "Dalam pengamatan kami perkara ini sarat dengan kepentingan politik lokal dan sangat berpotensi mendapatkan intervensi dari beberapa pihak yang memiliki posisi kuat di daerah tersebut," katanya, Jakarta, Jumat (30/5/2025). Nasser menuturkan kondisi itu mengkhawatirkan karena berpotensi menganggu upaya-upaya konkrit pimpinan Polri untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap instansi tersebu. "Karena itu kami surati Kapolri demi menjaga dan meningkatjan kuakitas proses penegakan hukum sekaligus menambah bobot profesionalisme dan presisi penyidik Polri," paparnya. Menurutnya, surat tersebut tellah dikirimkan ke Kapolri pada 26 Mei lalu dengan tembusan Irwasum, Kabareskrim, dan Kapolda Babel. Terdapat sejumlah poin dalam surat tersebut yakni tindak pidana medik bukanlah tindak pidana umum, sehingga proses penanganannya walaupun mengikuti ketentuan KUHAP. Namun dilakukan dengan prinsip-prinsip medical crime scientific investigation Medical Doctor atau dokter, lanjutnya, memiliki kewenangan independensi profesi yang otoratif untuk mempertimbangkan melakukan atau tidak melakukan prosedur medik. Sehingga, perlu hati-hati ketika menyidik adanya dugaan sebuah tindak pidana dalam menjalankan prosedur medik. Karena sangat terkait dengan otonomi keilmuan profesi. "Misalnya saja ada penyidik yang mempersoalkan mengapa tidak memeriksa albumin darah pasien? Padahal pemeriksaan albumin tidak selalu bermanfaat saat tertentu, lagi pula tidak diatur/bukan standard tertulis sehingga tidak dapat mengandalkan pendapat orang perorang (pendapat lisan) yang dapat dibantah kesahihannya," katanya. Poin selanjutnya, Nasser menuturkan bahwa tindak pidana medik biasanya didasarkan pada tidak adanya kompetensi dan pelanggaran terhadap standar profesi atau standar pelayanan tertulis. "Adalah Kesukaran penegakkan hukum bila menyandarkan pada yang bukan standard tertulis yang berlaku untuk umum," kata Nasser. "Bila ditemukan adanya unsur niat seharusnya perkara digeser menjadi tindak pidana umum," sambungnya. Nasser mengatakan demi menjaga kepercayaan publik terhadap Polri, maka diharapkan dan perlu diturunkan tim untuk menjaga independensi dan profesionalisme penyidik kepolisian, khususnya di Polda Babel. "Tentu untuk memmberikan supervisi," pungkasnya. (raa)

Surati Kapolri, Mantan Komisioner Kompolnas Waspadai Penegakan Hukum di Bangka Belitung

Berita Terkait

Kapolri Resmikan 19 Jembatan Merah Putih Presisi di Jateng, Tindak Lanjut Arahan Presiden Prabowo

Kapolri Apresiasi 38 Atlet Polri yang Berprestasi di Sea Games 2025, 101 Atlet Non-Polisi Juga Dapat Hadiah Istimewa

Kapolri Resmikan 19 Jembatan Merah Putih Presisi, Komitmen Tindaklanjuti Arahan Presiden Prabowo

Jenderal Listyo Sigit Dinilai Akan Bawa Kemajuan Besar Bagi Polri

Topik Terkait

Kompolnas

Kapolri

Jenderal Listyo Sigit Prabowo

Polda Babel

Saksikan Juga

Pesawat ATR 400 Indonesia Air Transport Hilang Kontak di Maros, Tim SAR Bergerak

Lepas dari Status Tersangka Kasus Ijazah, Damai Lubis Tunjukan SP3 dari Polda Metro Jaya

Kesal Dengan Mantan Istri, Pria di Takalar Banting Anaknya

Mensesneg Ungkap Pembahasan Presiden Prabowo Bersama 1.200 Rektor dan Guru Besar

Menag Serukan Isra Mi'raj Menjadi Momentum Pertaubatan Ekologi

Diduga Ada Aliran Dana, Ketua PDIP Jabar Ono Surono Dicecar KPK

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Banjir

Aceh

Polda Metro Jaya