Konflik dengan BMKG Semakin Memanas, GRIB Jaya Tak Segan Seret Nama Presiden Prabowo, Anak Buah Hercules Itu Bilang....

Jakarta, tvOnenews.com - Polda Metro Jaya menangkap sejumlah anggota sekaligus meratakan markas organisasi masyarakat (ormas) GRIB yang berdiri di atas lahan sengketa BMKG kawasan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Tak tanggung-tanggung dalam memberangus anggota dan markasnya, Polda Metro Jaya sampai menurunkan 426 personelnya pada Sabtu (24/5/2025).

"Tujuh belas orang, 11 di antaranya adalah dari ormas GRIB Jaya, salah satunya adalah berinisial Y, yang merupakan Ketua DPC ormas GRIB Jaya Tangsel, kemudian enam orang lainnya mengaku sebagai ahli waris tanah ini," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi dikutip Selasa (27/5/2025).

Usai melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap belasan orang tersebut, Polda Metro Jaya mengerucutkan sejumlah tersangka terkait kasus menguasai lahan secara paksa uang diklaim milik BMKG.

Ade Ary mengatakan terdapat dua tersangka terkait kasus sengketa lahan tersebut diantaranya orang yang mengaku sebagai ahli waris lahan yang tengah bersengketa itu.

"Penyidik Harda telah menetapkan 2 tersangka, atas nama Saudara Y bin KTY (masyarakat/ahli waris), dan Saudara MYT (Ketua DPC GJ Tangsel," ungkapnya.

GRIB Jaya Seret Nama Prabowo

Kubu anak buah Hercules pun geram melihat anggota dan markasnya diratanak dengan tanah.

Ketua Tim Hukum dan Advokasi GRIB Jaya, Wilson Colling menyebut jika penegakan hukum terkait kasus sengketa lahan tersebut bak sebelah tangan.

"Plang polisi terpasang, sekarang ahli waris terzalimi artinya tidak netral dalam penegakan hukum," kata Wilson dikutip dari GRIB TV.

Wilson menilai ketidaknetralan yang terjadi lantaran lahan yang diklaim oleh BMKG itu masih dimiliki oleh ahli waris.

Ditambah, penggusuran bangunan yang terjadi di lahan tersebut dinilainya ilegal tanpa berkekuatan hukum.

"Persoalannya saat ini mereka (BMKG-red) juga lebih preman, bagaimana dengan suratnya orang pribadi bisa eksekusi rumah orang, tanah orang. Itu bobroknya hukum kita," ungkapnya.

Wilson mengatakan adanya ketimpangan hukum yang terjadi dalam permasalahan senegkte itu diperlukan langkah tegas dari seorang pemimpin.

GRIB Jaya pun tak segan jika permasalahan pihaknya dengan BMKG harus ditangani langsung oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.