Tuding Hukum Indonesia Bobrok, GRIB Jaya Sebut Negara Sudah Seperti Preman Rebut Lahan Sengketa BMKG Milik Warga

Jakarta, tvOnenews.com - GRIB Jaya menyinggung hukum Indonesia yang bobrok di tengah kisruh lahan sengketa dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Hal itu diungkapkan oleh Ketua Tim Hukum dan Advokasi GRIB Jaya, Wilson Colling. Ia menanggapi penggusuran yang dilakukan polisi atas lahan sengketa antara ormas pimpinan Hercules itu dengan BMKG. Pihak BMKG mengklaim bahwa lahan yang diduduki GRIB Jaya di Tangerang Selatan adalah milik negara sehingga akan dibangun segera. Namun, GRIB Jaya mengatakan kedatangan mereka di lahan sengketa itu karena permintaan dari warga ahli waris karena selama ini terus-terusan digusur oleh BMKG. Padahal, para ahli waris mengatakan bahwa mereka memiliki surat girik bukti dari kelurahan bahwa lahan sengketa itu adalah milik keluarganya. Wilson mengungkapkan, di tengah persengketaan itu, pihak BMKG belum memiliki surat eksekusi lahan. Namun, lembaga negara tersebut sudah langsung melakukan penggusuran. Tindakan yang dilakukan BMKG layaknya dilakukan seorang preman karena menggunakan surat yang ilegal untuk menggusur warga. "Permasalahannya saat ini mereka juga lebih preman. Bagaimana dengan suratnya orang pribadi bisa dijadikan eksekusi tanah orang," ujar Wilson, dalam konferensi pers, dikutip Minggu (25/5/2025). Ia pun beranggapan bahwa keberhasilan penggusuran yang dilakukan oleh negara di atas tanah sengketa adalah tanda dari hukum yang bobrok. "Itulah bobrok hukum kita," tegas anggota GRIB Jaya ini. Pihak BMKG sebelumnya mengatakan bahwa mereka memiliki sertifikat kepemilikan tanah tersebut dan secara hukum sudah menjadi pemilik sah lahan sengketa itu. Meski demikian, menurut Wilson sampai saat ini surat eksekusi tidak bisa ditunjukkan kepada warga. Namun, penggusuran tetap dilakukan. Warga ahli waris yang merasa tidak berdaya akhirnya meminta bantuan kepada ormas pimpinan Hercules itu untuk menjaga lahannya. Wilson menilai, langkah polisi menggusur lahan tersebut adalah hal yang tidak berpihak kepada rakya kecil. "Peran polisi sekarang tidak netral dalam penegakan hukum. Rakyat terzolimi, Presiden Prabowo harus dengar. Ahli waris terzolimi," tegas dia. Di satu sisi, pihak BMKG mengklaim bahwa tanah seluas sekitar 12 hektare tersebut adalah milik negara berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Pondok Betung Tahun 2003. Terkait hal tersebut, posko GRIB Jaya dan sejumlah pedagang digusur di atas lahan sengketa pada Sabtu (24/5/2025). (iwh)

Tuding Hukum Indonesia Bobrok, GRIB Jaya Sebut Negara Sudah Seperti Preman Rebut Lahan Sengketa BMKG Milik Warga

Berita Terkait

BMKG Prediksi Bakal Terjadi Cuaca Ekstrem, BPBD Sulsel Imbau Warga Tingkatkan Kewaspadaan

BMKG Prakirakan Cuaca Berawan Dominasi Indonesia pada Minggu, Warga Diminta Tetap Waspada

BMKG Peringatkan Potensi Cuaca Ekstrem Sabtu 27 Desember, Siklon Tropis Grand Aktif di Samudera Hindia

Tips Sehat Saat Liburan Akhir Tahun di Tengah Puncak Musim Hujan

Topik Terkait

Grib Jaya

Hercules

Bmkg

Tangerang Selatan

Saksikan Juga

Penanganan Pascabencana Sumatra, Polri Kirim Bantuan 1.500 Personel

Ribuan Warga Bener Meriah Antre Membeli Gas LPG 3 KG

Pelaku Curanmor Bersenpi Nyaris Dihakimi Warga Bandar Lampung

Momen Warga Hadiahi Awak Helikopter Durian yang Kirim Bantuan

Pesona Malam Natal di New York, Hangat di Tengah Musim Dingin

Hanya Tinggal Atap, Puluhan Rumah Terkubur Endapan Lumpur Yang Mengeras di Sibolga

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Mbg

Banjir

Aceh