Pedasnya Omongan Ormas GRIB Jaya ke BMKG Soal Lahan: Yang Preman BMKG atau Ahli Waris?

Jakarta, tvOnenews.com - Ketegangan yang terjadi antara GRIB Jaya dan BMKG menjadi sorotan publik. Hal tersebut bermula kala Ormas pimpinan Hercules itu diketahui menduduki dan memanfaatkan aset milik BMKG di Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Polda Metro Jaya sampai ikut turun tangan untuk mengusut laporan yang dilakukan oleh BMKG soal penguasaan lahan oleh GRIB Jaya.

Pihak BMKG pun mendatangi markas GRIB Jaya yang berdiri di lahan tersebut.

Awalnya pertemuan kedua belah pihak berjalan baik dan damai, namun ketegangan mulai muncul kala salah satu anggota GRIB Jaya bernama Hika mengaku kuasa hukum ahli waris.

Hika dengan tegas meminta legalitas dokumen eksekusi lahan yang dimiliki oleh BMKG.

“Kami akan serahkan tanah ini, ahli waris akan serahkan tanah ini sesuai dengan aturan pengadilan yang ada. Silakan ambil alih tanah ini dengan mekanisme yang benar, ditandai dengan adanya surat perintah eksekusi dari pengadilan dan dibacakan oleh juru sita pengadilan,” tegas Hika.

Tak hanya itu, Hika juga menyebut BMKG sebagai preman jika tidak bisa menuruti permintaannya.

“Kalau tanpa surat perintah eksekusi dari pengadilan, kemudian dieksekusi paksa, yang preman BMKG atau ahli waris?," sambungnya.

Ia juga menyebut sikap BMKG justru yang menyerobot lahan pemilik ahli waris tanpa adanya bukti dokumen.

"Kalau misalkan di setiap orang menang sengketa, belum keluar surat perintah eksekusi kemudian dengan adanya putusan itu serta-merta langsung dieksekusi paksa, maka akan terjadi banyak premanisme,” tegasnya.

Fakta Tebusan Rp5 Miliar

Baru-baru ini nama Ormas GRIB Jaya kembali menjadi sorotan publik, kali ini karena perseteruannya dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Perseteruan keduanya bermula soal tanah negara di Kelurahan Pondok Betung, Tangerang Selatan yang ditempati GRIB Jaya.

Namun masalah menjadi serius setelah munculnya narasi bahwa GRIB Jaya meminta uang tebusan Rp5 miliar ke BMKG. 

Menanggapi isu tersebut, GRIB Jaya dengan yegas membantahnya melalui kanal YouTube GRIB TV.

Ketua Tim Hukum dan Advokasi GRIB Jaya Wilson Colling menyebut bahwa isu tersenut bukanlah persoalan baru, tapi telah berlangsung sejak 1992 silam.