DPR dan Kemendagri Bahas Pembentukan Badan Regulator BUMD untuk Tingkatkan PAD Daerah

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah mematangkan rencana pembentukan Badan Regulator BUMD. Lembaga ini dirancang untuk memperkuat tata kelola dan mendorong kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (13/5/2025). “Saat ini Komisi II DPR RI dan Pemerintah sedang menyiapkan kajian berupa naskah akademik tentang keberadaan Badan Regulator BUMD. Output-nya bisa saja perubahan PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD serta pembentukan Permendagri sebagai dasar hukum tata kelola BUMD,” kata Khozin. BUMD Tidak Maksimal Dorong PAD Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 mencatat terdapat 1.073 BUMD dengan total aset mencapai Rp1.459 triliun. Meski begitu, kontribusi terhadap PAD masih berada di kisaran rendah, yakni hanya 3–5 persen dari total penyertaan modal daerah (PMD) sebesar Rp230 triliun. Khozin menyebutkan banyak masalah yang melilit BUMD, mulai dari tumpang tindih regulasi, lemahnya akuntabilitas, hingga intervensi politik. “Ada sekitar 100 BUMD yang tidak beroperasi atau merugi, tapi tidak ada mekanisme formal pembubaran. Ini problem serius dalam tata kelola BUMD,” ujarnya. Regulator Tunggal Diperlukan Selama ini BUMN dibina oleh Kementerian BUMN, namun tidak ada lembaga pembina tunggal di tingkat pusat yang menangani BUMD. Ini menyebabkan disparitas dalam manajemen, sumber daya manusia (SDM), hingga kualitas pelaporan di tiap daerah. Khozin menekankan pentingnya penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan. “Kita butuh standardisasi dan pembinaan secara terpusat. Lembaga regulator ini bisa menjadi jawaban atas defisit APBD di banyak daerah.” Langkah Strategis dan Koordinasi Lintas Kementerian Saat ini, DPR bersama Kemendagri sedang menyusun naskah akademik dengan pendekatan filosofis, yuridis, dan sosiologis untuk mendasari reformasi kelembagaan BUMD. Langkah ini juga mencakup konsultasi dengan kepala daerah serta kunjungan lapangan untuk menggali kondisi riil BUMD. Sementara itu, Kemendagri juga telah berkoordinasi dengan KemenPAN-RB terkait pembentukan struktur organisasi dan tata kelola (SOTK) untuk badan baru tersebut. Pembentukan Badan Regulator BUMD merupakan langkah konkret DPR dan Kemendagri dalam menjawab permasalahan mendasar BUMD serta meningkatkan kontribusi PAD di daerah. Dengan tata kelola yang lebih baik, potensi BUMD sebagai pilar ekonomi lokal dapat dioptimalkan secara signifikan. (ant/nsp)

DPR dan Kemendagri Bahas Pembentukan Badan Regulator BUMD untuk Tingkatkan PAD Daerah

Berita Terkait

Jadi Policy Hub Nasional, BSKDN Kemendagri Terus Matangkan Sistem Integrasi Data dan Rekomendasi Evaluasi Kebijakan

PKS Terima Penghargaan PREA 2025, Ledia Hanifa: Menjadi Pengingat

Jelang Nataru, Bapanas Pastikan Stok Gula Aman

Dianggap Berhasil Jaga Keharmonisan, Pemkab Mimika Raih Penghargaan IHAI 2025 dari Kemendagri

Topik Terkait

Badan Regulator Bumd

Kontribusi Pad

Dpr Ri

Kemendagri

Reformasi Bumd

Bumd Merugi

Saksikan Juga

Prabowo Panggil Menkeu Purbaya Dadakan ke Istana, Ada Apa? | OneNews Update

Banjir Bandang Susulan di Padang, Akses Satu-satunya ke Batu Busuak Putus Total

Tumpukan Sampah Ancam Kesehatan Warga Tangsel

Terseret Arus Banjir, WNA di Bali Ditemukan Tewas Tersangkut di Gorong-gorong

Isak Tangis Kakek Terdakwa Pencurian Burung Langka, Dituntut 2 Tahun Penjara

Area Persawahan di Padang Berubah Menjadi Aliran Sungai Baru

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Mbg

Polda Metro Jaya

Dpr