Bukan Keturunan Sembarangan, Ini Sosok Kakek Prabowo Subianto, Sang Pionir Bank Negara Indonesia

tvOnenews.com - Nama besar Prabowo Subianto di panggung politik Indonesia rupanya menyimpan warisan sejarah yang begitu kuat dalam dunia ekonomi dan perbankan nasional.

Mungkin tak banyak yang tahu, sang calon presiden ini merupakan cucu dari seorang tokoh penting dalam sejarah berdirinya Bank Negara Indonesia (BNI), yakni Raden Mas Margono Djojohadikoesoemo.

Merujuk artikel yang ditulis Airin Rachmy Diani, berjudul "Monumen Lengkong: Saksi bisu Darah Pejuang Kemerdekaan", bulan Februari Tahun 2023, Margono bukanlah sembarang tokoh.

Lahir di Banyumas, Jawa Tengah pada 16 Mei 1894, ia adalah sosok pionir yang berperan besar dalam pembangunan fondasi sistem perbankan nasional.

Kakek Prabowo Suniamto itu merupakan pendiri dan direktur utama pertama Bank Negara Indonesia, bank milik negara pertama yang didirikan setelah kemerdekaan Indonesia.

Dalam sebuah kesempatan, Menteri BUMN Erick Thohir menyebut bahwa Prabowo adalah bagian dari keluarga besar BUMN.

"Bapak Menhan, Bapak Jenderal Prabowo Subianto, adalah keluarga besar BUMN juga. Kenapa? Beliau adalah cucu Bapak Margono Djojohadikoesoemo, pendiri Bank Nasional Indonesia. Bank BUMN yang sekarang nomor empat terbesar di Indonesia," kata Erick.

Margono merupakan lulusan Europeesche Lagere School (ELS) Banyumas dan melanjutkan pendidikan di OSVIA Magelang, sekolah calon pegawai negeri untuk pribumi pada masa kolonial.

Setelah Indonesia merdeka, ia dipercaya memimpin Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dan mengusulkan pembentukan Bank Sentral.

Usulan itu diterima Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta, yang kemudian memberikan mandat kepada Margono untuk mempersiapkan pendirian bank milik negara.

Hasilnya, pada 5 Juli 1946, Bank Negara Indonesia resmi berdiri berdasarkan Keputusan Presiden No. 2/1946, dan Margono diangkat sebagai direktur utamanya.

BNI saat itu memiliki fungsi ganda, sebagai bank sentral sekaligus bank umum.

Perannya sangat vital dalam mendukung roda pemerintahan dan perekonomian Indonesia, khususnya setelah pemerintahan hijrah ke Yogyakarta pada masa agresi militer Belanda.