Target Turunkan Tarif Resiprokal, Pemerintah Indonesia Bakal Negosiasi Langsung ke AS

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah terus melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) terkait dengan kebijakan tarif resiprokal sebesar 32 persen yang dikenakan untuk Indonesia. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut para Menteri telah ditugaskan untuk bertolak ke Amerika untuk melakukan negosiasi tersebut. 

Sementara itu saat ditanya mengenai target, Airlangga tak menyebutkan secara gamblang, hanya saja ia berharap negosiasi ini membuahkan hasil dengan menurunnya tarif yang ditetapkan Trump untuk Indonesia. 

"Ya target itu menjadi bagian dari negosiasi, pokoknya targetnya turun," katanya usai acara usai menghadiri Bisnis Forum Indonesia-Rusia di Jakarta, Senin (14/4/2025). 

Airlangga menegaskan, bahwa target tersebut tidak akan disampaikan kepada publik, namun ia berharap, ada hasil yang didapatkan dari tim negosiasi Indonesia mengensi tarif resiprokal ini. 

"Tidak ada tebak-tebakan. Ya tidak ada tekan-menekan dan tidak ada target yang diumumkan ke publik," tutupnya. 

Sebelumnya, Menko Airlangga menyebut bahwa Indonesia akan mengirimkan tim untuk melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat pada tangga 16-23 April 2025.

Tim negosiasi ini akan bertemu dengan pihak penting AS, yakni US Trade Representative (USTR), Secretary of Treasury, dan Secretary of Commerce.

Adapun yang mendapatkan tugas ke Amerika di antaranya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu. 

"Besok saya dan Ibu Mari akan berangkat, dan dengan Pak Thomas Djiwandono, Pak Wamenlu juga akan berangkat, demikian pula akan berangkat Ibu Menteri Keuangan," katanya dalam Konferensi Pers di Gedung Ali Wardhana, Senin (14/3/2025).

Airlangga menyebut, Indonesia merupakan salah satu negara yang mendapatkan kesempatan pertama ke Washington DC. 

"Jadi ini tentu berdasarkan daripada apa yang sudah disampaikan oleh Pemerintah Indonesia, di mana kami sudah bersurat arahan Bapak Presiden, bersurat kepada tiga kementerian, dan memang tiga kementerian itu yang diberi tugas untuk melakukan pembicaraan," ujarnya. (aha/raa)