Article Article
Industri nikel di Indonesia menunjukkan komitmennya dalam menjalankan transisi energi guna mencapai target Net Zero Emmission (NZE) 2060..
Sumber :
  • Istimewa

Tegas, Forum Industri Nikel Indonesia Ajak Pemerintah Mengedepankan Kebijakan Adaptif

Ketua Umum FINI, Alexander Barus, sebut penyesuaian kebijakan fiskal, seperti royalti, harus pertimbangkan kondisi pasar agar tidak membebani pelaku industri.
Sabtu, 12 April 2025 - 08:20 WIB
Reporter:
Editor :

Jakarta, tvOnenews.com - Prabowo Subianto menekankan pentingnya kemandirian ekonomi nasional di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam Sarasehan Ekonomi 2025 yang diselenggarakan pada 8 April 2024.

Presiden juga menjelaskan bahwa strategi pembangunan nasional yang tengah dijalankan oleh pemerintahannya bertumpu pada swasembada pangan, energi, air, dan industrialisasi.

Namun, Menteri ESDM pada keterangan pers 9 April lalu menyatakan bahwa kenaikan tarif royalti akan diberlakukan mulai April 2025 - sebuah kebijakan yang dinilai tidak tepat waktu mengingat harga nikel tengah anjlok tajam akibat tekanan geopolitik dan perang dagang antara Amerika Serikat dan China.

Di saat yang sama, industri nikel juga dibebani kenaikan biaya produksi dari kebijakan domestik seperti kenaikan UMR, penggunaan B40, retensi DHE, dan penerapan Global Minimum Tax mulai tahun 2025.

Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo mengenai pentingnya industrialisasi dan kemandirian ekonomi nasional, Alexander Barus, Ketua Umum FINI, menilai bahwa rencana kenaikan tarif royalti atas komoditas nikel perlu ditinjau kembali secara hati-hati.

Berita Terkait

1
2 Selanjutnya

Topik Terkait

Saksikan Juga

02:37
02:44
07:25
01:07
01:33
04:14

Viral