Respons Jarnas For Prabowo-Gibran Terkait Narasi Indonesia Gelap

Jakarta, tvOnenews.com – Kelompok mahasiswa menggelar aksi demonstrasi secara serentak dalam beberapa hari terakhir dengan tajuk ‘Indonesia Gelap’.

Jaringan Nasional (Jarnas) For Prabowo – Gibran pun merespons narasi ‘Indonesia Gelap’ yang digaungkan dalam aksi massa belakangan ini.

Ketua Umum Jarnas For Prabowo – Gibran, Nasarudin mengatakan jika pihaknya menolak narasi yang ramai digaungkan itu.

Menurutnya narasi terbilang berlebihan dan dinilainya tak mencerminkan kondisi Indonesia saat ini.

"Indonesia saat ini justru berada dalam jalur pertumbuhan yang positif di berbagai sektor, meskipun masih ada tantangan yang harus dihadapi," kata NAsarudin kepada awak media, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Nasarudin menuturkan pihaknya menilai jika  penyebaran isu mengenai Indonesia dalam kondisi krisis hanya akan menciptakan ketidakstabilan secara keseluruhan.

Ditambah penyebaran isu mengenaia Indoensia dalam kondisi krisi juga dinilainya akan memperkeruh situasi di masyarakat.

"Kita harus objektif melihat kondisi negara. Pemerintah terus bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, membangun infrastruktur, serta menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Narasi bahwa Indonesia sedang dalam kegelapan itu tidak tepat," ujarnya.

Selanjutnya, Nasarudin mahasiswa untuk jernih melihat situasi nasional saat ini, sebab faktanya berbagai indikator ekonomi dan sosial menunjukkan perkembangan yang positif tidak dalam keadaan darurat seperti yang digaungkan mereka.

Nasarudin menyebutkan fakta di lapangan menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia terus tumbuh secara stabil.

Menurut data terbaru yang dimilikinya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di atas rata-rata global dengan inflasi yang terkendali serta investasi yang terus meningkat.

"Saat ini, Indonesia menjadi salah satu negara dengan pemulihan ekonomi terbaik pascapandemi. Berbagai proyek strategis terus berjalan, daya beli masyarakat meningkat, dan investasi asing semakin mengalir," ungkapnya.

Selain itu, pemerintah hingga aparat keamanan terus memastikan bahwa hak-hak demokrasi termasuk kebebasan berpendapat tetap dijaga tanpa mengorbankan ketertiban umum.

"Kritik tentu diperlukan, tetapi jangan sampai menjadi alat provokasi yang dapat memecah belah bangsa. Jika ada aspirasi yang ingin disampaikan, ada mekanisme resmi yang bisa ditempuh tanpa harus menyebarkan narasi yang menyesatkan," lanjutnya.