5 Usulan Poin Reformasi Polri Melalui Revisi KUHAP

Kedua, penempatan APH dalam posisi yang proporsional, terutama antara Polri dan Kejaksaan. Ketiga, memastikan asas-asas yang tertuang dalam KUHP baru dijadikan landasan dalam revisi KUHAP, termasuk pasal-pasal yang telah dicabut atau direvisi oleh MK.

"Keempat, memastikan tidak ada norma yang multitafsir yang dapat merugikan hak-hak terlapor, saksi, tersangka, terdakwa terpidana. Dan terakhir, Polri dan Jaksa memiliki kewenangan yang seimbang dalam penyidikan, tidak perlu merasa salah satu pihak lebih berkompeten," jelas Sofyan.

Pads kesempatan itu, Akademisi Ilmu Politik Universitas Nasional (Unas) Firdaus Syam menilai perlu ada rumusan yang jelas antara reformasi dan reposisi Polri. Menurut dia, Indonesia sudah melewati beberapa fase panjang dalam mereposisi Polri. Namun kinerja Polri setelah direposisi tetap buruk atau cenderung mengalami penurunan kinerja.

“Kebutuhan yang mendesak bagi publik hari-hari ini yakni perlu reformasi sekaligus dilanjutkan dengan reposisi secara total dalam tubuh Polri baik soal budaya, mental, watak, serta pendidikan di institusi Polri. Karena Polri sudah buruk, sudah dirusak. Maka mental Polisi harus dibenarkan," jelas Firdaus Syam.

Firdaus mengaku dirinya sedih melihat polisi yang pada hari ini bermental seperti militeristik atau berwatak keras dalam merespon aspirasi publik terutama dalam mengatasi aksi demonstrasi. Menurut dia, pilihan terbaik dalam pembangunan budaya dan perilaku polri adalah reformasi Polri. Bahkan dia menilai reformasi Polri menjadi sebuah keharusan yang urgen segera dijalankan dalam politik hukum di Indonesia.

"Karena itu, saya setujui supaya segera dilakukan reformasi dan reposisi Polri untuk  melahirkan Polri yang humanis dan demokratis dalam penegakan hukum, pemajuan HAM, dan menjaga ketertiban masyarakat. Tujuan utama reformasi adalah agar hukum ditegakkan secara adil, berkepastian hukum," pungkas Firdaus. (ebs)