Sumber :
- Freepik/burdun
Jadi Sorotan Tajam Publik, Pakar Desak Revisi UU Kejaksaan Perlu Dikaji Ulang
Sorotan tajam publik terus disampaikan terkait rencana revisi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan yang tengah digodok oleh DPR RI.
Jumat, 7 Februari 2025 - 20:09 WIB
Senanda dengan dua narasumber tersebut, Ketua PKY Jateng sekaligus Penghubung Komisi Yudisial, Muhammad Farhan menyebut kajian menjadi solusi sebelum disahkannya revisi UU Nomor 11 Tahun 2021 itu.
Menurutnya menjadi langkah tepat dilakukannya judicial review dalam kajian revisi UU Nomor 11 Tahun 2021 tersebut.
"Pengawasan terhadap Kejaksaan dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-038/A/JA/12/2009, yang mengatur tentang ketentuan penyelenggaraan pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia," ungkapnya. (raa)
