BPTJ Pastikan Pengelolaan Biskita Trans Pakuan Beralih ke Pemkot Bogor Mulai 2025

Bogor, tvOnenews.com - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan menegaskan bahwa mulai 1 Januari 2025, pengelolaan layanan Biskita Trans Pakuan resmi diserahkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPTJ Kemenhub, Suharto, langkah ini sesuai dengan surat kesanggupan pelimpahan subsidi angkutan umum melalui skema Buy The Service (BTS) yang diajukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bogor pada 25 Juni 2024. Layanan Biskita Trans Pakuan, yang telah beroperasi di Kota Bogor sejak November 2021, merupakan program subsidi dari pemerintah pusat sebagai stimulus. Program ini dirancang untuk mendorong pemerintah daerah mengambil alih pengelolaan layanan transportasi secara mandiri. Proses pengalihan sendiri telah dimulai sejak 2023, meski sebelumnya terkendala kesiapan Pemkot Bogor. Namun, di tahun 2024, Pemkot Bogor telah menyatakan komitmennya dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp10 miliar. “Proses ini tidak dilakukan secara mendadak. Pemerintah pusat telah memberikan waktu dan panduan yang cukup agar Pemkot Bogor siap mengelola layanan ini,” ujar Suharto. Sebagai pilot project, Biskita menunjukkan bagaimana layanan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau dapat diterapkan. Namun, Suharto mengingatkan bahwa pilot project bersifat sementara, sehingga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk menjamin keberlanjutan layanan ini. Dalam UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 138-139, pemerintah daerah diwajibkan menjamin tersedianya transportasi umum yang berkualitas. Dukungan ini diperkuat oleh PP No. 35 Tahun 2023 dan Permendagri No. 15 Tahun 2024, yang mengamanatkan minimal 10% pajak kendaraan bermotor dialokasikan untuk transportasi umum. “Kami berharap Pemkot Bogor dapat memaksimalkan sumber daya yang ada untuk mendukung keberlanjutan layanan angkutan umum secara bertahap,” tambahnya. Suharto juga menjelaskan bahwa kebijakan rasionalisasi anggaran di pemerintah pusat berdampak pada pengurangan alokasi untuk subsidi layanan transportasi. Akibatnya, program subsidi BTS tidak dapat lagi dibiayai oleh pemerintah pusat. Selain di Kota Bogor, layanan Biskita juga telah hadir di Bekasi dan Depok, dengan mekanisme pembiayaan yang berbeda. Di Kabupaten Bekasi, misalnya, pembiayaan dilakukan melalui APBD atau skema mandiri. Membangun Transportasi Modern di Jabodetabek Sejak kehadirannya, Biskita diharapkan mampu membangun budaya transportasi modern dan meningkatkan permintaan layanan transportasi di wilayah Jabodetabek. “Melalui layanan ini, kami ingin menciptakan kesetaraan transportasi massal yang nyaman dan berdaya saing di wilayah Bodebek,” pungkas Suharto. Dengan langkah ini, pengelolaan transportasi di Kota Bogor akan memasuki era baru, membawa harapan akan layanan yang semakin berkualitas untuk masyarakat. (ant/aag)

BPTJ Pastikan Pengelolaan Biskita Trans Pakuan Beralih ke Pemkot Bogor Mulai 2025

Berita Terkait

KPK: Dua Tersangka Baru Kasus DJKA Kemenhub Terima Rp12,33 Miliar

Dukung Penuh Keselamatan Pelayaran, Pelindo Regional 2 Banten Berkomitmen Wujudkan Ekosistem Kerja Maritim

Lewat Langkah Ini, Kemenhub Komitmen Tingkatkan Pengawasan Bus Jelang Nataru 2025

Warning Jabodetabek, BMKG Keluarkan Peringatan Cuaca Hari Ini 18 November 2025

Topik Terkait

Bptj

Kementerian Perhubungan

Biskita Trans Pakuan

Jabodetabek

Saksikan Juga

Tragedi Anak Bunuh Ibu, Polisi Harus Teliti an Perlu Kajian Psikologis Mendalam

Kacamata Pakar Viktimologi Soal Kasus Anak Diduga Bunuh Ibu di Medan

Geger, IRT Tewas Bersimbah Darah Diduga Dibunuh Putri Kandung

Polda Metro Jaya Tetapkan 6 Anggota Polri sebagai Tersangka Kasus Pengeroyokan Matel

Listrik Masih Terbatas, Warga Masih Bertahan di Tenda Pengungsian

8 Santriwati di Blora Tenggelam di Sungai, Lima Ditemukan Dalam Kondisi Meninggal Dunia

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Mbg

Polda Metro Jaya

Dpr