Presiden Prabowo Resmi Bentuk DPN, Ini Tugas-tugasnya

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden RI Prabowo Subianto resmi membentuk Dewan Pertahanan Nasional (DPN) di Jakarta, Minggu (22/12/2024). Hal ini berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 202 Tahun 2024 tentang pembentukan Dewan Pertahanan Nasional (DPN). Dokumen salinan yang dilansir dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara menyebut langkah ini diambil sebagai bentuk implementasi amanat Pasal 15 ayat (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pada Bab 1 yang memuat Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, disebutkan DPN sebagai lembaga non-struktural dengan tugas strategis untuk memberikan pertimbangan dan solusi kebijakan terkait kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa. Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2, DPN memiliki beberapa fungsi, yaitu menyusun kebijakan terpadu pertahanan negara sebagai pedoman bagi kementerian, lembaga, dan masyarakat dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawab masing-masing untuk mendukung pertahanan negara. DPN juga bertugas menyusun kebijakan terpadu terkait pengerahan komponen pertahanan negara dalam rangka mobilisasi dan demobilisasi, menilai risiko kebijakan pertahanan negara, serta merumuskan solusi kebijakan yang berkaitan dengan geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi untuk menyelaraskan kebijakan strategis serta program prioritas di bidang pertahanan nasional. Dalam Bab II terkait Organisasi, susunan organisasi DPN terdiri atas Ketua DPN yang dijabat oleh Presiden, anggota tetap, dan anggota tidak tetap. Anggota tetap mencakup Wakil Presiden, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI, dan sejumlah pejabat lain. Sedangkan, anggota tidak tetap berasal dari instansi pemerintah dan non-pemerintah sesuai isu strategis yang dihadapi. Untuk menunjang pelaksanaan tugas, Pasal 6 Perpres itu menyebutkan Ketua DPN akan dibantu Ketua Harian yang dijabat oleh Menteri Pertahanan, serta sekretaris yang dijabat oleh Wakil Menteri Pertahanan. DPN bertugas merumuskan kebijakan strategis terpadu yang mencakup geostrategi, geopolitik, geoekonomi, serta mobilisasi dan demobilisasi komponen pertahanan negara. Fungsi tersebut dijalankan melalui berbagai koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait. Pelaksanaan tugas DPN akan didukung pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan melalui Kementerian Pertahanan. Perpres ini juga mengatur pengalihan pendanaan, sumber daya manusia, dan dokumen dari Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ke Kementerian Pertahanan dalam waktu enam bulan setelah Perpres mulai berlaku. Dengan diberlakukannya Perpres ini, Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Perpres ini diundangkan pada 14 Desember 2024.(ant/lkf)

Presiden Prabowo Resmi Bentuk DPN, Ini Tugas-tugasnya

Berita Terkait

Langkah Cepat Atasi Gatal karena Terkena Air Genangan saat Hujan

Wisatawan Membeludak, Truk Pengangkut Sampah Aktif Bolak-Balik di Area Monas

Puncak Arus Balik dari Puncak ke Jakarta Diprediksi Terjadi hingga 4 Januari 2026

Libur Tahun Baru jadi Rezeki, Omzet Penyedia Sewa Sepeda Ontel di Kota Tua Melonjak

Topik Terkait

Prabowo

Presidne Prabowo

Dpn

Jakarta

Perpres

Saksikan Juga

Mendagri: 213 Ribu Rumah Terdampak Bencana

Presiden Tinjau Hunian Sementara di Aceh Tamiang

Kebahagiaan Pasangan di Cirebon Sambut Kelahiran Putrinya di Detik Pertama Tahun 2026

Momen Presiden Prabowo Nonton 'Jumbo' Bareng Pengungsi

Sebuah Potongan Sayap Pesawat Jatuh Ke Rumah Warga di Bogor

Aksi Heroik Seorang Ayah Selamatkan Anaknya yang Terseret Ombak

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Aceh

Banjir

Mbg