Cuaca Ekstrem Mengancam! DPRD Desak BPBD Jakarta Perkuat Mitigasi dan Evakuasi Warga

Jakarta, tvOnenews.com – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah mendesak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI segera memetakan wilayah rawan bencana banjir.

Hal itu disampaikan Ima di gedung DPRD DKI Jakarta merespons perpanjangan status peringatan dini cuaca ekstrem yang dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) hingga 15 Desember 2024.

“Harus ditanggulangi dari sekarang. Tempat-tempat yang memang sangat riskan itu harus dievakuasi terlebih dahulu warganya,” ujar Ima dalam keterangan tertulis, Rabu (11/12).

Menurut Ima, pemetaan wilayah rawan banjir sangat diperlukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat serta memperkuat pengelolaan risiko bencana.

Selain itu, koordinasi antara BPBD DKI dengan wali kota, camat, dan lurah menjadi kunci dalam menyosialisasikan pencegahan dan penanggulangan bencana banjir.

“Jadi, disosialisasikan kepada warga, jika memang sudah hujan besar, apa mereka sudah harus tanggap,” tegasnya.

BMKG telah memperpanjang peringatan dini cuaca ekstrem untuk wilayah Jabodetabek seiring dengan meningkatnya intensitas hujan.

Kondisi itu memicu kekhawatiran akan risiko banjir yang lebih besar, terutama di wilayah-wilayah rawan di Jakarta. Ima mengingatkan warga untuk tetap waspada dan menghindari area rawan bencana.

“Mitigasi dan pencegahan dini ini agar masyarakat bisa meminimalkan dampak buruk dari bencana banjir,” tambahnya.

Selain soal banjir, Ima juga menyoroti potensi pohon tumbang selama musim hujan. Ia mendorong BPBD DKI Jakarta bekerja sama dengan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta untuk mengidentifikasi pohon-pohon yang rawan tumbang dan segera melakukan tindakan pencegahan.

“Dinas Pertamanan harus keliling. Kalau sudah ada yang agak mulai roboh atau keropos itu harus ditebang,” ujarnya.

Langkah itu, menurut Ima, penting untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat selama musim penghujan.

Dengan cuaca ekstrem yang masih mengintai, DPRD DKI Jakarta berharap koordinasi antarlembaga dapat berjalan optimal demi melindungi masyarakat dari risiko bencana yang lebih besar. (agr/dpi)