Unjuk Rasa di Kejagung Dan Menko Polkam, Massa Desak Usut kasus Dugaan Penggelapan Pajak

Pekanbaru, tvOnenews.com – Puluhan massa Organisasi Masyarakat Pemuda Tri Karya (Ormas PETIR) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Menko Polkam dan Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia (RI), Kamis (5/12/2024) siang. Mereka menuntut Agar menko Polkam serta Korps Adhyaksa serius untuk memeriksa Martias Fangiono dan Ciliandra Fangiono, yang tidak lain pemilik First Resources Group Ltd (Eks Surya Dumai Group), atas dugaan penggelapan pajak. "Kita minta Menko Polkam dan Jampidsus segera memeriksa si "Raja Sawit" Martias Fangiono dan Ciliandra Fangiono, atas kepemilikan 8 perusahaan kebun sawit seluas 16.829,86 hektare, di mana diduga tidak masuk Perolehan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1,4 triliun," ujar Korlap aksi Ormas PETIR, Jesayas, dalam orasinya, Kamis (5/12/2024). Dia mengatakan, aksi ini menindaklanjuti laporan PETIR sebelum nya ke Jampidsus Kejagung pada 28 November 2024 lalu dan laporan tersebut ditembus kan ke Menko Polkam. Ada delapan perkebunan sawit di Riau di bawah bendera First Resources (eks SDG) yang dilaporkan. "Semua perusahaan tersebut dimiliki oleh pengusaha besar bernama Martias Fangiono bersama anaknya bernama Ciliandra Fangiono," sebut Jesayas. "Berdirinya delapan perusahaan tersebut, menurut perhitungan tim PETIR, diduga telah merugikan negara mencapai Rp1,4 triliun semua berdasarkan Hitungan Peraturan Pemerintah," ungkapnya. Rincian kerugian itu antara lain tidak membayar PBB, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), pembayaran dana Reboisasi, Penetapan Harga izin HGU (hak guna usaha). Dia lantas membeberkan hasil investigasi Ormas PETIR, di mana kesimpulannya kegiatan delapan perkebunan sawit tersebut diduga tidak prosedural dan sangat merugikan negara. Dia mengecam First Resources yang memilih berkantor di Singapura, bahkan IPO (go public) di Singapura. Artinya, triliunan rupiah uang hasil sawit di Indonesia parkir di Singapura. "Mereka pikir Indonesia ini tempat numpang buang air besar? Indonesia negara berdaulat, bukan tempat ajang mencuri kekayaan. Nasionalis Martias Fangiono diragukan. Mereka harus diusut dan disidangkan karena merugikan Negara," kecamnya. Sebelum membubarkan diri, massa Ormas PETIR akan kembali melakukan aksi unjuk rasa minggu depan apabila tuntutan mereka tidak didengar, malah dengan massa lebih banyak. "Tuntutan kami, Proses Laporan kami, usut dan sidangkan Martias Fangiono dan anaknya Ciliandra Fangiono, dan seluruh sawit ilegal mereka harus diproses. Kasus PT Duta Palma bisa jadi yurisprudensi," pungkas Jesayas. hingga kini belum ada tanggapan resmi dari First Resources Group Ltd. (ebs)

Unjuk Rasa di Kejagung Dan Menko Polkam, Massa Desak Usut kasus Dugaan Penggelapan Pajak

Berita Terkait

DJP Kawal Aktivasi Coretax di tvOne, Dorong Kesiapan Wajib Pajak dan Perkuat Sinergi Media

Kemenkeu: Wajib Pajak Terdampak Bencana Sumatera Tak Perlu Bayar Pajak

Pemerintahan Targetkan Peningkatan Rasio Pajak sebagai Salah Satu Agenda Reformasi Fiskal

Bapenda Makassar Dorong Kepatuhan Pajak Lewat Tax Award 2025

Topik Terkait

Pajak

Penggelapan Pajak

Saksikan Juga

Akses Jalan Hancur, Bupati Aceh Tengah Beberkan Sulitnya Kirim Logistik ke Warga

KPK Dalami Dugaan Dana Nonbudgeter Rp200 Miliar Mengalir ke Ridwan Kamil

Penampakan Wilayah Bener Meriah, 917 Warga Masih Terisolasi

Dengarkan Keluhan Korban, Wapres Gibran Tinjau Wilayah Terdampak Bencana di Aceh

Tim SAR Gabungan kembali Evakuasi Satu Korban Tewas Bencana Banjir di Tapteng

Huntara Dibangun Secara Bertahap untuk para Korban Bencana di Sumatra | Breaking News

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Mbg

Polda Metro Jaya

Banjir