KBRI Seoul Minta WNI Pantau Perkembangan Soal Darurat Militer: Tetap Tenang dan Waspada

Jakarta, tvOnenews.com - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Seoul mengimbau Warga Negara Indonesia (WNI) untuk selalu memantau perkembangan situasi terkait keadaan darurat militer yang sebelumnya ditetapkan oleh Presiden Korea Selatan Yoon Suk-Yeol. Imbauan tersebut dikeluarkan KBRI Seoul melalui surat imbauan yang diunggah melalui laman Instagram resminya pada Selasa malam setelah ditetapkannya “Negara Dalam Keadaan Darurat Militer” oleh Presiden Yoon Suk-Yeol mulai 3 Desember 2024 pukul 23.00 KST. “Dimohon untuk tetap tenang, senantiasa waspada, serta selalu memantau perkembangan situasi keamanan di wilayah masing-masing,” kata KBRI Seoul mengutip Antara pada Rabu (4/12/2024). Surat yang ditujukan kepada seluruh WNI yang berdomisili di Republik Korea khususnya ibu kota Seoul dan sekitarnya tersebut, turut meminta agar WNI tidak berkerumun di berbagai lokasi publik, menghindari kerumunan massa serta daerah-daerah yang menjadi konsentrasi pengumpulan massa dan/atau unjuk rasa. “Khusus untuk kota Seoul, dimohon sebisa mungkin untuk sementara menghindari kawasan National Assembly di Yeouido, kantor Kepresidenan di Yongsan, serta lokasi strategis lainnya,” tambahnya. WNI juga diminta untuk tidak mendekati/menonton/berpartisipasi dalam kegiatan unjuk rasa yang dilakukan oleh pihak manapun, meskipun dilakukan secara damai atau tidak ada indikasi akan terjadi bentrokan. Kemudian, mematuhi hukum yang berlaku dan instruksi/himbauan aparat keamanan setempat, senantiasa membawa identitas/tanda pengenal, serta memperhatikan dan mematuhi Dekrit Darurat Militer yang diumumkan dan konsekuensi hukum jika melanggar Dekrit dimaksud. Apabila menemui permasalahan, WNI dapat menghubungi KBRI Seoul melalui Hotline PWNI dengan nomor (+82-10-5394-2546), telepon: (02 2224 9000), maupun email seoul.kbri@kemlu.go.id Adapun pada Selasa malam. Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer di Korea Selatan dan menuduh oposisi melakukan kegiatan anti-negara yang mengarah ke pemberontakan. "Darurat militer ditujukan untuk memberantas pasukan pro Korea Utara dan untuk melindungi tatanan kebebasan konstitusional," kata Yoon dalam pidato yang disiarkan di televisi, Selasa. Selang sekitar 2 jam setelah itu, anggota parlemen berkumpul di gedung Majelis Nasional dan sebanyak 190 anggota yang hadir dari total 300 anggota parlemen sepakat agar status darurat militer dibatalkan. Yoon Suk Yeol kemudian mengumumkan pencabutan status darurat militer pada Rabu pagi waktu setempat.(ant/ree)

KBRI Seoul Minta WNI Pantau Perkembangan Soal Darurat Militer: Tetap Tenang dan Waspada

Berita Terkait

Pemain Bola Kamerun yang Pernah Bermain Bola di Indonesia Reuni di KBRI Yaounde

Sydney Mencekam, Penembakan Massal dan Ancaman Bom di Pantai Bondi, KJRI Minta WNI Waspada

Permudah Koordinasi di Situasi Darurat Hingga Meningkatkan Kontribusi Diaspora, Komunitas Indonesia di Jepang Bentuk WAG 47

Jepang Diguncang Gempa 7,5 M, KBRI Pastikan Tak Ada WNI Jadi Korban

Topik Terkait

Kbri

Seoul

Wni

Darurat Militer

Presiden Korea Selatan

Yoon Suk Yeol

Saksikan Juga

Pemerintah Tapanuli Tengah Perpanjang Masa Tanggap Darurat 7 Hari

Proses Pencarian Korban Bencana di Agam Resmi Dihentikan

Seskab Teddy Bertemu Kasad dan Menteri PU Membahas Pemulihan Pascabencana

Ini Hasil Rapat DPR RI dengan Kemenhaj Terkait Haji dan Umrah

Korban Kecelakaan Bus Cahaya Trans Mengaku Sudah Was-was dengan Sopir Cadangan

Sopir Bus Cahaya Trans Ditetapkan sebagai Tersangka

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Mbg

Polda Metro Jaya

Banjir