Mencuat! Bekingan Tambang Ilegal Solok Selatan, Buat Kapolri Geram hingga Perintahkan Ini

Pada 21 Agustus 2022, tiga penambang juga tewas tertimbun bekas galian tambang emas di Ranah Pantai Cermin. 

Kasus terbaru terjadi 30 Oktober 2023, saat seorang penambang meninggal tertimbun di tambang Kimbahan, Nagari Abai.

- Solok Selatan, 'Bukit Emas' yang Jadi Rebutan Dunia

Solok Selatan dijuluki sebagai "Bukit Emas" karena kekayaan tambang emasnya yang melimpah. Dengan luas area tambang mencapai 28.840 hektar, wilayah ini menjadi incaran berbagai pihak, termasuk pemain internasional seperti China. 

Sejarah mencatat, penambangan emas di Solok Selatan dimulai sejak era kolonial Belanda, dan hingga kini, tambang-tambang tersebut masih menjadi pusat ambisi para pemburu harta karun.

Lokasi seperti Jorong Jujutan, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, menjadi saksi atas eksploitasi tambang emas secara masif. 

China bahkan disebut mampu menghasilkan hingga 30 kilogram emas setiap bulannya dari daerah ini, menggunakan metode modern seperti mesin PK dan alat berat.

- Ilegal, Tapi Diduga Dibiarkan: Tambang Emas dan Ancaman Lingkungan

Namun, aktivitas tambang emas ilegal juga menjamur. 

Tidak hanya emas, material dari dasar Sungai Batang Hari pun terus dikeruk oleh para penambang ilegal, dengan menggunakan kapal kecil beratap terpal. 

Walhi Sumatera Barat melaporkan bahwa tambang ilegal tersebar di berbagai titik, termasuk Sungai Batang Hari dan Sungai Batang Bangko.

Hasil investigasi Walhi pada 2019 menemukan 28 titik tambang emas ilegal di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, meski 22 di antaranya kini sudah ditinggalkan tanpa reklamasi. 

Ironisnya, meskipun aktivitas tambang ilegal ini sering terlihat di pinggir jalan nasional, penegakan hukum masih lemah. 

Penangkapan yang dilakukan aparat hanya menyasar pekerja tambang di lapangan, tanpa menyentuh pemilik usaha.

Untuk diketahui kembali, Solok Selatan adalah potret surga emas yang penuh dilema. 

Di satu sisi, kekayaan alamnya luar biasa, tetapi di sisi lain, risiko bencana, kerusakan lingkungan, dan lemahnya pengawasan hukum menjadi ancaman nyata bagi masa depan wilayah ini. (aag)