Perjudian Ternyata Diatur Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, Presiden Prabowo Dituntut Segera Cabut

Di mana salinan sesuai aslinya yaitu dari Badan Pusat Statistik ditandatangani Kepala Biro Masyarakat dan Hukum, Endang Retno Sri Subiyandani menjadi Lampiran Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI.

"Tentu hal ini kami pandang sebagai sesuatu yang anomali dengan situasi saat ini yang sedang terjadinya pemberantasan perjudian online secara besar-besaran," ujarnya. 

"Dimana diduga ada kelompok-kelompok bisnis perjudian baik online maupun offline yang secara khusus dan eksklusif tidak tersentuh hukum, karena telah dilegalkan.

Anomali disini yang kami maksud adalah sesuai arti kata anomali, yaitu adalah penyimpangan atau kelainan dari yang normal atau yang diharapkan," sambungnya. 

Dia menduga terbentuknya anatomi kriminal penyelundupan hukum dalam legalisasi perjudian dalam KBLI 92000 pada saat itu hanya untuk melegalkan aktivitas perjudian di Indonesia. 

"Penyelundupan aturan hukum dan perundangan ini, berakibat terjadinya hak-hak ekslusif yang didapatkan oleh kelompok-kelompok atau entitas-entitas bisnis tertentu yang dapat melakukan kegiatan usaha dan investasi aktivitas perjudian dan pertaruhan secara legal, baik secara online maupun offline," katanya. 

Selain itu, meskipun KBLI 92000 sulit dicari di OSS, namun tetap dapat diakses dengan cara lain di dalam beberapa KBLI, yang terdiri dari turunan kategori R yang sebelumnya merupakan KBLI 92000.