- Istimewa
Ginanjar Wiro Sasmito Akui Menanti Pendidikan Vokasi Kabinet Merah Putih
"Pendidikan vokasi juga sering diklaim sebagai "sekolah tukang" yang hanya mencetak teknisi saja, tanpa jenjang karir yang jelas," tegas dia.
Namun, j ika mengaca pada negara-negara maju seperti: Jerman, Swiss, Jepang, dan Australia, pendidikan vokasi benar-benar menjadi primadona bagi warga yang dari awal ingin melabuhkan dirinya menjadi seorang yang memiliki keterampilan khusus yang dibutuhkan oleh industri.
Pendidikan vokasi menjadi sangat prestisius dan tidak dipandang sebelah mata. Intervensi pemerintah di negara-negara maju terhadap pendidikan vokasi sangatlah jauh, penentuan relevansi kurikulum, sistem pemagangan, sertifikasi kompetensi dan pembukaan program yang sesuai dengan job order/kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) benar-benar diatur secara serius, rigid, dan detail bersama dengan pelaku DUDI maupun KADIN (Kamar Dagang dan Industri) di negara setempat.
Sehingga Link and Match antara pendidikan vokasi dengan DUDI benar-benar konkret dan dapat dirasakan proses maupun hasilnya, keterserapan alumni pendidikan vokasi di dunia kerja pun terjamin secara menyeluruh.
Tidak sampai disitu, intervensi pemerintah pada hulu pendidikan vokasi adalah dengan mengarahkan lulusan-lulusan sekolah kejuruan seperti SMK untuk melanjutkan studinya ke politeknik/sekolah vokasi sesuai dengan jurusan/program keahlian masing-masing guna mengembangkan dan mempertajam keterampilan/skill yang dimiliki.
Keseriusan mengelola pendidikan di negara-negara maju ini tentu dapat terlihat dari kejelasan dalam mendikotomikan antara pendidikan akademik dan pendidikan vokasi.
Salah satu urgensi pendidikan dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo adalah mempertajam program revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang telah dicetuskan sebelumnya oleh Presiden Jokowi sesuai dengan Perpres Nomor 68 Tahun 2022.