Ditjen Bina Keuangan Daerah Dorong Pemda Berikan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Berbasis Kinerja

Malang, tvOnenews.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) mendorong pemerintah daerah untuk memberikan insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah berbasis kinerja. Hal ini disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan dalam sambutannya dalam acara Rakornas Pendapatan Daerah Tahun 2024. Acara bertajuk Kebijakan Pemberian TPP dan Insentif Pajak dan Retribusi Sesuai Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) ini diselenggarakan di Grand Mercure Malang, Jawa Timur, Kamis (7/11/2024). {{imageId:296315}} Maurits mengatakan sesuai dengan Pasal 146 UU HKPD, daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "Belanja pegawai daerah dimaksud termasuk di dalamnya aparatur sipil negara, kepala daerah, dan anggota DPRD. Dalam hal persentase belanja pegawai dimaksud telah melebihi 30%. Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 tahun terhitung sejak tanggal UU HKPD diundangkan," ungkapnya. "Dalam hal daerah tidak melaksanakan ketentuan alokasi Belanja Daerah tersebut, daerah dapat dikenai sanksi penundaan dan/atau pemotongan dana TKD yang tidak ditentukan penggunaannya," tegas Maurits. Selain itu, Maurits menyampaikan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. "Sesuai dengan Pasal 104 UU HKPD, instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. Pemberian insentif ditetapkan melalui APBD dengan mempedomani ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif,” kata Maurits. Lebih lanjut, Maurits mengatakan agar pemerintah daerah dapat memberikan insentif sebagai tambahan penghasilan bagi instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi yang mencapai kinerja tertentu. Hal ini penting diimplementasikan guna menindaklanjuti terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya dalam menggali dan mengelola seluruh potensi Pajak dan Retribusi. Lebih lanjut Maurits mengatakan Kemendagri melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah terus melakukan berbagai upaya dalam rangka mengawal kebijakan opsen yang mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025 agar terlaksana dengan baik. "Beberapa upaya yang kami lakukan yaitu menerbitkan beberapa surat, pertama Surat Ditjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.13.1/9792/Keuda tanggal 1 Juli 2024 Hal Sinergi Pemungutan Opsen. Kedua, Surat Ditjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.13.1/14384/Keuda tanggal 4 September 2024 Hal Percepatan Sinergi Pemungutan Opsen. Ketiga, Surat Ditjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.13.1/17525/Keuda tanggal 15 Oktober 2024 Hal Persiapan Implementasi Opsen Pajak Daerah Tahun 2025," tutur Maurits. (muu)

Ditjen Bina Keuangan Daerah Dorong Pemda Berikan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Berbasis Kinerja

Berita Terkait

Dianggap Berhasil Jaga Keharmonisan, Pemkab Mimika Raih Penghargaan IHAI 2025 dari Kemendagri

Inovasi Daerah Digenjot 2026, BSKDN dan BRIN Kerja Sama untuk Optimalisasi RIN: Berbagi Basis Data

Mimika Sabet Innovative Government Award 2025 dari Kemendagri, Ini Berbagai Inovasi Unggulannya

Kemendagri Anugerahkan 43 Daerah Terinovatif di Puncak IGA 2025, Berikit Daftarnya

Topik Terkait

Rakornas

Bina Keuangan Daerah

Kemendagri

Insentif

Pemungutan Pajak

Retribusi

Saksikan Juga

Tragedi Anak Bunuh Ibu, Polisi Harus Teliti an Perlu Kajian Psikologis Mendalam

Kacamata Pakar Viktimologi Soal Kasus Anak Diduga Bunuh Ibu di Medan

Geger, IRT Tewas Bersimbah Darah Diduga Dibunuh Putri Kandung

Polda Metro Jaya Tetapkan 6 Anggota Polri sebagai Tersangka Kasus Pengeroyokan Matel

Listrik Masih Terbatas, Warga Masih Bertahan di Tenda Pengungsian

8 Santriwati di Blora Tenggelam di Sungai, Lima Ditemukan Dalam Kondisi Meninggal Dunia

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Mbg

Dpr

Polda Metro Jaya