Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid Ungkap Pentingnya Peran Kearifan Lokal

Malang, tvOnenews.com - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia Dr. Fahri Bachmid,S.H.,M.H. mengajak masyarakat untuk memandang kearifan lokal tidak saja sebagai atau sekedar warisan budaya, tetapi sebagai elemen esensial yang harus diintegrasikan dalam sistem hukum dan kebijakan negara. Hal demikian diungkapkan Dr. Fahri Bachmid dalam pidato ilmiah yang bertema “Menjaga Kearifan Lokal dalam Berkonstitusi,” pada Acara Wisuda Universitas PGRI Kanjuruhan Malang (Unikama) untuk Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024, Sabtu (26/10/2024) di Malang, Jawa Timur. “Negara harus hadir dalam memelihara dan mempertahankan eksistensi kearifan lokal yang telah tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah di Indonesia,” ujarnya. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (PBB) ini, menegaskan bahwa kearifan lokal adalah akumulasi pengetahuan dari masyarakat yang terintegrasi dengan alam dan budaya sekitar, sifatnya dinamis, dan terus berkembang seiring zaman. Fahri Bachmid mengaitkan kearifan lokal ini dengan konsep “jiwa-bangsa” yang dicetuskan oleh Friedrich Carl von Savigny, yang menekankan bahwa hukum seharusnya lahir dari adat istiadat dan berkembang secara alami, bukan dipaksakan oleh otoritas tertentu. Lebih lanjut, Fahri Bachmid menguraikan bagaimana nilai-nilai luhur dari kearifan lokal berperan penting dalam mengisi jiwa konstitusi Indonesia. Pancasila yang diusulkan oleh Presiden Soekarno, misalnya, mengandung nilai gotong royong yang menjadi nilai dasar dalam kehidupan bangsa. “Pancasila adalah konkretisasi dari kearifan lokal yang mengedepankan kebersamaan dan saling membantu, yang melekat kuat dalam budaya Indonesia,” jelasnya. Secara yuridis, Fahri juga menjelaskan bahwa memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan merupakan keniscayaan. Apalagi negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 18B Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945. Pasal-pasal ini, menurutnya, memastikan bahwa keberadaan kearifan lokal diakui dan dilindungi sebagai bagian dari hak dasar masyarakat Indonesia. Fahri menekankan pentingnya kebijakan hukum nasional yang berbasis pada kemajemukan. “Perlu dilakukan perbaikan substansi hukum agar proses pembuatan, implementasi, dan penegakan hukum mampu mengakomodasi hukum hidup yang merupakan ekspresi nilai, norma, dan tradisi dari masyarakat multikultural Indonesia,” tutupnya. (ebs)

Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid Ungkap Pentingnya Peran Kearifan Lokal

Berita Terkait

Kuliah Umum di Unmus Dr. Fahri Bachmid Bedah Dampak Putusan MK terhadap Kewenangan Daerah Khusus

Ratusan Anggota DPRD PBB dari Seluruh Indonesia Dibekali Ilmu Strategis dalam Bimtek Nasional

PBB Sesalkan KPU Diskualifikasi Salah Satu Calon Bupati-Wakil Bupati Fakfak

Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid Beberkan Pentingnya Peran Kearifan Lokal

Topik Terkait

Fahri Bachmid

Hukum Tata Negara

Saksikan Juga

Tragedi Anak Bunuh Ibu, Polisi Harus Teliti an Perlu Kajian Psikologis Mendalam

Kacamata Pakar Viktimologi Soal Kasus Anak Diduga Bunuh Ibu di Medan

Geger, IRT Tewas Bersimbah Darah Diduga Dibunuh Putri Kandung

Polda Metro Jaya Tetapkan 6 Anggota Polri sebagai Tersangka Kasus Pengeroyokan Matel

Listrik Masih Terbatas, Warga Masih Bertahan di Tenda Pengungsian

8 Santriwati di Blora Tenggelam di Sungai, Lima Ditemukan Dalam Kondisi Meninggal Dunia

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Mbg

Polda Metro Jaya

Dpr