Ketua KPK: KPK Siap Pindah Ke Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur

Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri menyanggupi lembaganya untuk pindah ke ibu kota negara (IKN) yang berlokasi di Kalimantan Timur. "Kami tidak pernah berkeberatan pindah, hal yang mendasari yaitu peran kami sebagai aparatur sipil negara (ASN)," kata Firli di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Rabu (2/2/2022). Firli menyampaikan hal tersebut saat pernyataan pers bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, yang datang ke KPK untuk melakukan koordinasi dalam perencanaan dan pembangunan IKN. "ASN sebagai pelaksana kebijakan, ASN sebagai pemberi pelayanan publik, ASN perekat kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. Di mana pun KPK berada, tiga hal tersebut harus dimainkan dan UU 19/2019 menyebut KPK berkedudukan di ibu kota negara ini yang harus dilaksanakan," kata Firli. Dalam pengawasan perencanaan dan pembangunan IKN, menurut Firli, KPK ingin melakukan sejumlah hal. Hal pertama yang dilakukan adalah sinergi dengan sejumlah kementerian dan lembaga yang terkait IKN, seperti Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian BUMN, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan. Kedua, koordinasi penyiapan lahan maupun pembangunan infrastruktur terkait dengan tata kelola pemerintahan. Ketiga, pendampingan persiapan dan perencanaan khususnya untuk program pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, khususnya melalui Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi. "Kami juga membuka aplikasi Jaga IKN agar masyarakat turut serta dalam pencegahan korupsi di IKN," kata Firli. Sementara itu, Suharso Monoarfa mengatakan bahwa pembangunan IKN demi mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia. "Pemerintah ingin membuka peluang produktivitas tinggi di area-area baru sehingga pembangunan IKN tidak hanya untuk IKN, tetapi termasuk juga pembangunan daerah Kalimantan dan kawasan timur Indonesia dan posisi ibu kota pada saatnya menjadi triangle dengan Balikpapan dan Samarinda," ungkap Suharso. IKN, menurut Suharso, direncanakan menjawab kebutuhan masa depan terkait net zero emission. "Pada tahun 2060 Indonesia mencanangkan net zero emission dan tidak hanya sekadar pindah ibu kota, tetapi cara kerja baru dikenalkan di sana," kata Suharso. Menurut Suharso, luas wilayah yang akan dibangun sebagai IKN adalah seluas 256.000 hektare.(chm/ant)

Ketua KPK: KPK Siap Pindah Ke Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur

Berita Terkait

Wapres Gibran: IKN Pasti akan Diselesaikan Pembangunannya

Kunker ke IKN, Gibran Cek Bangunan SD hingga SMA: Dirancang Modern dan Berkualitas

Gibran Bertolak ke IKN Tinjau Infrastruktur dan Fasilitas Publik

KPK Tegaskan Tak Ada Intervensi dalam Penghentian Kasus Korupsi Tambang Rp2,7 T di Konawe Utara

Topik Terkait

Kpk

Firli Bahuri

Ikn

Kalimantan Timur

Kepala Bappenas

Suharso Monoarfa

Saksikan Juga

Mendagri: 213 Ribu Rumah Terdampak Bencana

Presiden Tinjau Hunian Sementara di Aceh Tamiang

Kebahagiaan Pasangan di Cirebon Sambut Kelahiran Putrinya di Detik Pertama Tahun 2026

Momen Presiden Prabowo Nonton 'Jumbo' Bareng Pengungsi

Sebuah Potongan Sayap Pesawat Jatuh Ke Rumah Warga di Bogor

Aksi Heroik Seorang Ayah Selamatkan Anaknya yang Terseret Ombak

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Aceh

Banjir

Mbg