MUI Makassar Tolak Revisi Pasal Penyediaan Alat Kontrasepsi di Sekolah

Makassar, tvOnenews.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Makassar, Sulawesi Selatan, menyatakan penolakan terhadap pasal penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja. 

Pasal tersebut dinilai dapat melegalkan perzinahan. 

"MUI Makassar tegas menyesatsan terbitnya PP tersebut dan menyatakan menolak pasal tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja,” ujar Ketua MUI Makassar, Baharuddin.

Ketua MUI Makassar, Baharuddin mengatakan, peraturan itu nencegah kehamilan tapi tidak mencegah perzinahan. 

Ketentuan tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja diatur dalam Pasal 103 Ayat (4) butir “e” Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024. 

Bukan hanya menolak Pasal 103 Ayat (4) butir “e”, MUI juga menolak Pasal 102 huruf a PP No. 28 Tahun 2024. Dalam pasal ini, tertuang larangan praktik khitan (sunat) bagi perempuan.

"MUI Makassar mendesak pemerintah agar segera merevisi pasal-pasal ketentuan tersebut. Diakui MUI, pasal-pasal tersebut memang mendatangkan manfaat, namun mudharatnya lebih besar dari manfaatnya," ungkapnya