Peneliti Bongkar Celah Hukum dalam Ekspor Pasir Laut : Ancaman bagi Ekosistem

Jakarta, tvOnenews.com - Pengamat maritim dari Ikatan Keluarga Besar Alumni Lemhannas Strategic Center (ISC), Marcellus Hakeng Jayawibawa mengatakan PP Nomor 26 Tahun 2023 lebih cenderung memprioritaskan keuntungan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya laut terutama dalam konteks hasil sedimentasi laut.

Menurutnya hal ini menimbulkan konflik dengan Pasal 56 UU Nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan yang secara eksplisit menekankan pentingnya perlindungan lingkungan laut sebagai prioritas utama. 

“Dari itu diskrepansi antara kedua regulasi ini mencerminkan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan, terutama di wilayah pesisir dan laut,” jelas Marcellus Hakeng dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (3/8/2024).

Marcellus Hakeng menuturkan dalam perspektif hukum lingkungan, ketidaksesuaian antara PP Nomor 26 Tahun 2023 dan UU Kelautan menyoroti persoalan mendasar dalam kerangka regulasi Indonesia. 

Hal ini dijabarkan pula dengan sangat gamblang oleh Marcellus Hakeng dalam penelitian terakhir yang dilakukan dalam bentuk tesis.

Dalam penelitiannya, Marcellus Hakeng menemukan bahwa diperlukan revisi dan penegakan hukum yang lebih tegas untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya laut dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan kepentingan lingkungan dan masyarakat lokal.

Marcellus Hakeng menjelaskan bahwa revisi tersebut juga harus didasarkan pada kajian ilmiah dan masukan dari berbagai pihak.