Gerindra Ogah "Kawin Lagi" dengan PKS Buntut Klaim Sepihak Penentuan Cabup Pilkada Garut

Secara resmi fraksi Gerindra Garut, membuat pernyataan sikap, bahwa ada 5 poin penting dalam menyikapi klaim sepihak mantan wakil Bupati Garut, Helmi Budiman itu.  

"Pertama, keputusan Gerindra berkoalisi dengan PKS dan Nasdem tersebut diambil tanpa melalui pembicaraan dan pembahasan terlebih dahulu di internal struktural DPC Gerindra Garut maupun dengan kandidat yang mendaftar dari Partai Gerindra. Keputusan ini juga tidak dibicarakan terlebih dahulu dengan DPD dan DPP Partai Gerindra," tambah Agus.

Poin kedua tentang pendahuluan koalisi antara PKS dan Partai NasDem, partai Gerindra tak pernah ada komunikasi awal.

"Keputusan koalisi tersebut bagi Gerindra sangat merugikan dan tidak mencerminkan spirit Partai Gerindra sebagai partai besar. Keputusan ini juga tidak mempertimbangkan potensi kandidat yang mendaftar di Partai Gerindra," jelasnya.

Agus juga menegaskan, bahwa koalisi PKS itu hanya menguntungkan PKS dan partai NasDem Garut saja, sementara partai besutan Prabowo Subianto itu dipandang sebelah mata.

"Koalisi PKS dengan Gerindra dan Nasdem tersebut hanya menguntungkan PKS dan NasDem karena sama sekali tidak menyebut secara jelas porsi dari Partai Gerindra, baik sebagai kandidat Bupati ataupun Wakil Bupati. Poin ke 4 yaitu, ada indikasi bahwa koalisi PKS, Gerindra, dan Nasdem tersebut hanya akan mewadahi pengusungan paket pasangan Helmi Budiman dan Diah Kurniasari," masih kata Agus.

Sementara poin terakhir, hasil pertimbangan internal partai Gerindra Garut, bahwa menyatakan sikap menolak koalisi tersebut, agar ketua DPC Gerindra Garut, mengembalikan marwah partai.