Hasil Survei: Kepercayaan Semua Warga Indonesia pada Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Capai 67,4 Persen

Jakarta, tvOnenews.com - Survei lembaga Rekapol Research and Consulting merilis tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin usai berlangsungnya pesta demokrasi atau pemilihan umum (pemilu) di Indonesia.

Direktur Eksekutif Lembaga Rekapol Research and Consulting, Randi S Latulumarmina mengatakan berdasarkan survei saat ini kepercayaan terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf sebesar 67,4 persen.

Hal itu berdasarkan hasil survei lembaga Rekapol Research and Consulting yang dilakukan 16-30 April 2024.

“Jika melihat trend sebelum Pemilu, maka ada trend penurunan,” ujar dia dalam keterangannya, Selasa (21/5/2024).

Berdasarkan hasil suvei, masyarakat Indonesia menilai jika dilakukan hak angket pascapemilu, hal itu bakal lebih kental bernuansa politis.

"Isu lain yang kita potret juga terkait hak angket yang ternyata banyak Masyarakat yang menilal bahwa angket lebih kental nuansa politik atau sekadar manuver politik," terangnya.

Randi menambahkan, sebanyak 33 persen masyarakat menganggap lebih condong sekedar bermotif manuver politik.

Sementara, sebesar 17,1 persen masyarakat setuju untuk hak angket digulirkan guna mengungkap kecurangan pada pemilu serentak 2024, sedangkan 49,9 persen menjawab tidak tahu.

Selain itu, terkait tingkat keyakinan masyarakat terhadap pemerintahan baru yang akan dijalankan oleh Prabowo-Gibran mendapat sambutan positif masyarakat.

Sebanyak 46,4 persen meyakini bahwa Prabowo-Gibran bisa membawa Indonesia lebih baik ke depannya.

Selanjutnya, sebanyak 15,8 persen masih menyatakan ragu-ragu dan 19,5 persen menjawab tidak yakin serta 18,3 persen menjawab tidak tahu.

"Data lain juga menunjukkan bahwa publik berharap agar komposisi kabinet Prabowo-Gibran dapat diisi oleh kader terbaik partai politik,” ungkapnya.

Hasil survei menunjukan sebanyak 21,7 persen publik berharap agar diisi oleh kader terbaik partai politik dan hanya 9,0 persen memilih diisi oleh Non Parpol Koalisi, serta 69,3 persen tidak tahu/tidak menjawab.