Komnas HAM Koordinasi dengan Pemerintah dan Masyarakat soal Pilkada

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang bebas dari konflik sosial. Koordinator Subkomisi Pemajuan Hak Asasi Manusia Komnas HAM Anis Hidayah menjelaskan lembaganya telah menggelar diskusi dengan pemerintah pusat serta akan melakukan pemantauan prapilkada yang nantinya dikoordinasikan dengan pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya. "Dalam waktu dekat Komnas HAM juga akan melakukan pemantauan prapilkada untuk mengoordinasikan itu dengan pemerintah daerah, dengan penyelenggara pemilu, kemudian juga organisasi masyarakat sipil," kata Anis saat ditemui di Jakarta, Senin (13/5/2024). Selain itu, Komnas HAM juga memaksimalkan dialog dengan masyarakat untuk memastikan terciptanya ruang partisipasi pada Pilkada Serentak 2024. Menurut Anis, partisipasi masyarakat sangat diperlukan agar tidak lagi menjadi objek politik uang. Dia juga menyebut partisipasi masyarakat perlu diperluas seperti dilibatkan dalam penentuan kriteria kandidat kepala daerah tempat mereka tinggal. "Ruang partisipasi itu yang nantinya kita dorong untuk diperluas bagi masyarakat," ucap dia. Menurut Anis, setidaknya ada empat hal yang akan dipantau oleh Komnas HAM dalam kontestasi Pilkada Serentak 2024. "Pertama adalah terkait pemenuhan hak kelompok rentan," ujar dia. Kelompok rentan tersebut termasuk di antaranya kelompok disabilitas, masyarakat adat, perempuan dan lansia. Kedua, Komnas HAM menaruh perhatian pada isu kebebasan berekspresi. Dalam hal ini, Komnas HAM ingin memastikan ruang sipil untuk menyampaikan ekspresi dan pendapat tidak diintimidasi atau dikriminalisasi selama tahapan pilkada. Ketiga, Komnas HAM fokus mencegah terjadinya konflik sosial. "Potensi konflik sosial pada pilkada itu lebih tinggi dibandingkan dengan pemilu karena biasanya kontestannya itu antarputra daerah sehingga fanatisme politik itu terjadi," ujarnya. Keempat, sambung Anis, Komnas HAM memantau netralitas aparat karena menjadi hal penting dipastikan agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu. Komnas HAM pada Senin ini menggelar Diskusi Terfokus tentang Antisipasi dan Mitigasi Potensi Konflik Sosial pada Pilkada Serentak 2024. Diskusi tersebut melibatkan unsur pemerintah pusat dan organisasi masyarakat sipil. Hadir dalam diskusi tersebut Plh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Togap Simangunsong, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mayjen TNI Heri Wiranto, Direktur Politik Badan Intelijen dan Keamanan Polri Brigjen Pol Yuda Gustawan dan Koordinator Badan Pekerja KontraS Dimas Bagus Arya Saputra. (ant/eb)

Komnas HAM Koordinasi dengan Pemerintah dan Masyarakat soal Pilkada

Berita Terkait

Anggota DPRD Jabar Nilai Pilkada Melalui DPRD akan Lebih Efesien dan Kurangi Ongkos Politik

Pengakuan Tersangka Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Jokowi soal Anaknya Pernah Diteror Juru Tikam

Sebelum KUHAP Baru Berlaku, Komnas HAM: Pemerintah untuk Mempertimbangkan Adanya Waktu Transisi

Selama Pemilu dan Pilkada 2024, DKPP Tangani 31 Kasus Politik Uang

Topik Terkait

Komnas Ham

Anis Hidayah

Pilkada

Politik

Saksikan Juga

Tragedi Anak Bunuh Ibu, Polisi Harus Teliti an Perlu Kajian Psikologis Mendalam

Kacamata Pakar Viktimologi Soal Kasus Anak Diduga Bunuh Ibu di Medan

Geger, IRT Tewas Bersimbah Darah Diduga Dibunuh Putri Kandung

Polda Metro Jaya Tetapkan 6 Anggota Polri sebagai Tersangka Kasus Pengeroyokan Matel

Listrik Masih Terbatas, Warga Masih Bertahan di Tenda Pengungsian

8 Santriwati di Blora Tenggelam di Sungai, Lima Ditemukan Dalam Kondisi Meninggal Dunia

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Mbg

Polda Metro Jaya

Dpr