Sumber :
- istimewa - Antara
Imbauan Tegas KSP: Penerapan Perdagangan Karbon Harus Optimal sebelum Oktober 2024
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan penerapan perdagangan karbon di Indonesia harus berjalan optimal sebelum masa pemerintahan Presiden Joko Widodo
Sabtu, 20 April 2024 - 21:45 WIB
“Rencananya Juni 2024 ini KLHK akan mengeluarkan Peraturan Menteri LHK terkait perdagangan karbon luar negeri hasil dari pilot project perdagangan karbon tersebut,” ujarnya.
“Saat ini yang sudah berjalan dengan baik adalah Result Based Payment (RBP). Jadi Indonesia mendapatkan pembayaran atas kinerja dalam menjaga emisi Karbon, seperti pembayaran dari Green Climate Fund (GCF) dan Norwegia,” imbuh Laksmi.
Sebagai informasi, perdagangan karbon di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden No 98 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri LHK 21/2022. Perdagangan karbon melalui bursa diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di Bursa Karbon Indonesia (BKI) pada 26 September 2023. (ant/aag)