Soal Aturan RUU DKJ Wapres Pimpin Kawasan Aglomerasi, Pengamat Nilai Tumpang Tindih Kewenangan

Pakar Kebijakan Publik Trubus Rahardiansah menilai akan adanya tumpang tindih kewenangan dalam penerapan aturan wakil presiden memimpin kawasan aglomerasi.