Wacana Hak Angket Mulai Bergulir, Pakar Hukum: Ujung-ujungnya Hak Angket Bisa Pemakzulan Presiden

“Sesungguhnya yang menarik itu dengan hak menyatakan pendapat. Jadi kalau dipandang bahwa hak interpelasi tidak memuaskan dilanjutkan dengan hak menyatakan pendapat. Dan hak menyatakan pendapat ini bisa kemudian menjadi alasan pemakzulan Presiden,” terang Hufron.

“Syaratnya, hak angket atau hak interpelasi bisa dilakukan, jika diajukan oleh lebih satu fraksi atau 25 kursi di DPR RI. Jika partai pengusung maupun pendukung, baik dari capres-cawapres 01 dan 03, berkoalisi, maka hak angket sangat mungkin untuk dilakukan,” ungkap Hufron.

Hufron menyebut, ketika kemudian pemohon ini bisa membuktikan bahwa betul-betul terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktuk, sistematis dan massif (TSM) mulai tahapan pemilu atau bahkan sebelum pemilu, pada saat pemilu, pada saat penghitungan rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu, maka itu jalur yang pas, melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

“Nantinya, MK bisa saja kemudian meminta kepada KPU RI untuk melakukan pemilihan ulang untuk di daerah tertentu yang dianggap terdapat pelanggaran TSM,  atau mungkin di daerah tertentu dilakukan penghitungan ulang atau penghitungan suara,” tandasnya. (msi/muu)