Fraksi PKS Desak KPU Evaluasi dan Klarifikasi ke Publik Soal Sirekap

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk mengevaluasi penghitungan suara dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). "KPU harus mengevaluasi 'real count' penghitungan suara yang ditampilkan di website-nya, dan menjelaskan kepada publik mengapa angka-angkanya demikian," kata Jazuli dalam keterangan yang diterima di Jakarta, mengutip Antara pada Minggu (18/2/2024). Jazuli mengatakan bahwa penghitungan suara Sirekap yang dinilai tidak akurat dikhawatirkan menjadi sumber masalah baru terhadap integritas hasil Pemilu. Sebelumnya, dia mengaku bahwa fraksinya menerima banyak masukan dari masyarakat mengenai hasil perhitungan suara Pemilu 2024 dalam laman https://pemilu2024.kpu.go.id/ milik KPU RI. "Karena setiap suara sangat berharga, maka akurasi dan validitas sistem hitung KPU harus benar-benar dijamin, bukan malah menimbulkan tanda tanya dan keragu-raguan publik," lanjutnya. Sementara itu, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa pihaknya segera mengoreksi salah konversi untuk membaca data Formulir Model C1-Plano atau catatan hasil penghitungan suara Pemilu 2024 pada Sirekap. Hasyim menjelaskan Formulir Model C1-Plano yang diunggah ke dalam Sirekap secara otomatis dikonversi, tetapi dalam proses konversi terjadi kesalahan. "Kami di KPU pusat melalui sistem yang ada, itu termonitor mana saja antara unggahan formulir C hasilnya dengan konversinya yang salah, itu termonitor," kata Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (15/2/2024). Menurut Hasyim, KPU RI telah memonitor jika terdapat kesalahan hitung. Oleh karena itu, KPU RI akan segera melakukan koreksi terkait kesalahan konversi tersebut. "Kami sebenarnya mengetahui, dan tentu saja untuk yang penghitungan atau konversi dari yang formulir ke angka-angka penghitungan akan kami koreksi sesegera mungkin," jelasnya. Pada kesempatan berbeda, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa Sirekap yang digunakan KPU RI bukanlah penentu hasil Pemilu 2024. "Harus kami sampaikan bahwa Sirekap adalah bukan penentu terhadap rekapitulasi. Penentunya tetap menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (tentang Pemilihan Umum) adalah manual rekapitulasi. Jadi bukan Sirekap. Sirekap hanya alat bantu," kata Bagja beberapa hari lalu. Bagja mengatakan bahwa pihaknya sedang mengkaji permasalahan Sirekap yang sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat, termasuk di media sosial. "Bahkan ada, ya, bahkan ada, ada sampai 800 ribu, 80 ribu (suara). Ini data apa gitu, kan? Enggak mungkin juga, tetapi mungkin salah input atau juga pembacaannya juga bermasalah," jelasnya.

Fraksi PKS Desak KPU Evaluasi dan Klarifikasi ke Publik Soal Sirekap

Berita Terkait

Komika Pandji Dilaporkan ke Polisi, PKS: Kritik Pahit itu Menyehatkan

Kaesang Targetkan Jateng Jadi "Kandang Gajah", PDIP: Rakyat yang Tentukan

Bantu Masyarakat Penuhi Kebutuhan Air Bersih, Sekjen PKS Resmikan Instalasi Air Bersih dan Solar Panel di Aceh Tamiang

Mendadak 8 Partai Non Parlemen Bentuk Sekber GKSR, Oso Singgung Hilangnya 17 Juta Suara di Pemilu 2024

Topik Terkait

Pks

Jazuli

Komisi Pemilihan Umum

Kpu

Sirekap

Real Count

Pemilu

Saksikan Juga

Viral! Donatur Fiktif Tipu Warga Gunungkidul, Masjid Rata dengan Tanah

Sempat Ditutup Bikin Celaka Pangunjung, Hutan Kota Babakan Siliwangi Dibuka Kembali

Ini Dia Penampakan Greenland, Bagian dari Denmark yang Diincar Trump

Menguji KUHP Baru di Mahkamah Konstitusi

WADUH! 70 Anak terpapar Konten Kekerasan Ruang Digital, Begini Kata KPAI

Tim Ahli KUHP: Sosialisasi KUHP Nasional Sudah Melalui Proses Panjang

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Aceh

Banjir

Polda Metro Jaya