Polemik Ucapan Jokowi Belum Usai soal Presiden Boleh Kampanye, TPN Sorot Etika Pemimpin

Jakarta, tvOnenews.com - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud terus menyoroti polemik ucapan Presiden Jokowi soal presiden boleh kampanye.

Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Ammarsjah Purba menilai pernyataan Presiden Jokowi tersebut tidak sesuai dengan etika pemimpin bangsa.

"Memang tersedia regulasi bahwa presiden boleh berkampanye bagi pasangan tertentu. Namun, ini persoalannya lebih pada etika, bahwa di atas hukum masih ada etika," ujar Wakil Ketua TPN, Ammarsjah Purba saat dihubungi di Jakarta, Minggu (28/01/2024). 

Ammar berpendapat bahwa keberpihakan presiden akan berdampak secara substansial pada Pemilu 2024.

Menurutnya, dampak yang nyata bakal terjadi ialah potensi penyelewengan anggaran negara.

"Dalam konteks anggaran publik, presiden memiliki otoritas pemanfaatan anggaran untuk perlindungan sosial periode 2019-2024 sejumlah Rp2.668 triliun, dan anggaran bansos (bantuan sosial) sebesar Rp953,9 triliun," jelasnya.

"Ini hanya salah satu contoh ketidakadilan dari sisi logistik capres-cawapres, ketika presiden benar-benar berkampanye. Itu sebabnya kita paham sekarang, mengapa akhir-akhir ini Presiden Jokowi sering terjun ke daerah, dan kemudian bagi-bagi bansos," singgungnya.