Tekankan Pengusaha Hiburan Bisa Dapatkan Insentif Pajak, Airlangga: Sesuai Pasal 101

Deliserdang, tvOnenews.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto katakan, pengusaha hiburan bisa mendapatkan insentif yang dapat membuat mereka tidak perlu membayar pajak sebesar 40-75 persen. "Insentif itu dapat diberikan oleh kepala daerah sesuai Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah," ujar Airlangga di Bangun Purba, Deli Serdang, Jumat (27/1/2024). Ayat 1 Pasal 101 undang-undang tersebut menyatakan, dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya. Kemudian ayat 2 menyebut, insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi dan/atau sanksinya. "Sehingga pajak yang dikenakan bisa lebih rendah dari 70 persen dan bahkan lebih rendah dari 40 persen," ujar Airlangga. Selain itu, dia melanjutkan, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 900.1.13.1/403/SJ tentang Penunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Kemudian, pemerintah juga menyiapkan insentif fiskal terhadap Pajak Penghasilan Badan (PPh) Badan untuk penyelenggara jasa hiburan. Untuk sektor pariwisata, pemerintah akan memberikan pengurangan pajak dalam bentuk pemberian fasilitas Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 10 persen dari PPh Badan, sehingga besaran PPh Badan yang besarnya 22 persen akan menjadi 12 persen. Adapun pemberlakuan pengenaan tarif PBJT baru paling lama dua tahun sejak UU HKPD mulai berlaku pada 5 Januari 2022, atau 5 Januari 2024, yang diatur oleh masing-masing pemerintah daerah. Dalam Pasal 58 UU HKPD berisi, khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40 persen dan paling tinggi 75 persen. Berdasarkan Sekretariat Kabinet, beberapa daerah telah menetapkan tarif PBJT diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap atau spa. Sebelum berlakunya UU HKPD, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah ada beberapa daerah yang menetapkan tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa sebesar 75 persen yakni Aceh Besar, Banda Aceh, Binjai, Padang, Kota Bogor, dan Depok. Lalu sebesar 50 persen di Sawahlunto, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bogor, Sukabumi dan Surabaya, serta sebesar 40 persen di Surakarta, Yogyakarta, Klungkung dan Mataram. (aag)

Tekankan Pengusaha Hiburan Bisa Dapatkan Insentif Pajak, Airlangga: Sesuai Pasal 101

Berita Terkait

Kabar Gembira, Pemerintah Pastikan Skema Diskon Tarif Transportasi pada Februari-Maret 2026

Rencana Prabowo Sulap Rumah di Indonesia Pakai Genteng, Airlangga: Pemerintah Bisa Biayai, Pakai Limbah Batu Bara

Negosiasi Tarif RI–AS Rampung di Meja Teknis, Airlangga: Tinggal Tunggu Jadwal Prabowo-Trump

Hasil Pertemuan OJK-BEI dengan MSCI, Airlangga: Net Inflow Asing Masuk, Mereka Percaya Upaya Reform

Topik Terkait

Airlangga Hartarto

Pajak Hiburan

Uu Hkpd

Pbjt

Saksikan Juga

Menkeu Purbaya Sidak Perusahaan Pengemplang Pajak di Tangerang

Adies Kadir jadi Hakim Konstitusi MK, Juda Agung Isi Posisi Wamenkeu RI

Bocah di Ngada Akhiri Hidup, Cak Imin: Pejabat Harus Responsif

Anggota Satpol PP Tewas di Tangan ODGJ

Viral Potongan Uang Pecahan 50 dan 100 Ribu Rupiah di TPS Bekasi

Kericuhan Pecah! Warga Bentrok Depan Ponpes, Pimpinan Diduga Cabuli Santriwati

Viral

Prabowo Subianto

Banjir

Jakarta

Aceh

Polda Metro Jaya