Jokowi Bilang Presiden Boleh Kampanye dan Berpihak, Respons Menohok Anies: Masyarakat Bisa Menakar

Eks Gubernur DKI Jakarta ini pun juga turut mempersilakan kepada para pakar ahli hukum tata negara untuk turut menyuarakan dan berpendapat terkait pernyataan Jokowi.

"Apakah yang disampaikan oleh bapak presiden sesuai dengan ketentuan hukum kita apa tidak. Karena negara kita masih menggunakan hukum, jadi kita rujuk kepada aturan hukum aja. Sesudahnya nanti rakyat bisa menilai," sindir dia.

Oleh karena itu, Anies mengklaim gagas perubahan yang dia gaungkan akan mengembalikan marwah negara Indonesia menjadi negara hukum yang bersih, bukan negara yang diatur berdasarkan selera.

"Jangan sampai jadi negara kekuasaan di mana hukum diatur oleh penguasa. Kita ingin penguasa diatur oleh hukum," tandas dia. 

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwasanya seorang presiden diperbolehkan untuk mendukung salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Dia menyatakan hal tersebut merupakan hak demokrasi setiap individu. Akan tetapi, ada syarat yang perlu dipenuhi.