Dituduh Prabowo Subianto Lantaran Banyak Tak Setujui Anggaran Pertahanan, Staf Sri Mulyani Akhirnya Buka Suara

Jakarta, tvOnenews.com-Selama menjadi Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto menyebut banyak anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang tidak disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Prabowo juga menyebut pandemi Covid 19 yang membuat berbagai perencanaan pertahanan jebol. "Saya sudah buat rencana, tetapi yang menentukan termasuk Menteri Keuangan. Dan masalahnya yang kita hadapi, tolong saya memang sudah jadi Menteri Pertahanan empat tahun, tetapi kita diganggu oleh COVID-19 dua tahun, di mana terjadi refocusing. Jadi banyak yang kita ajukan tidak disetujui oleh Menteri Keuangan," kata Prabowo dalam Debat Pilpres 2024, Minggu (7/1). Staf Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo menanggapi pernyataan Prabowo Subianto. Yustinus menyebut pada masa pandemi COVID-19, dibutuhkan respons kebijakan yang baik. Guna mengatasi dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi. "Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah dan didukung DPR adalah APBN diprioritaskan pada penanganan dampak pandemi COVID-19, antara lain melalui kebijakan refocusing atau realokasi anggaran," kata Prastowo kepada kumparan, Senin (8/1). Menurut Yustinus Prastowo refocusing tak hanya menimpa Departemen Keuangan, tapi seluruh kementerian lain karena melalui keputusan sidang kabinet. Bahkan, ujar Yustinus, fefocusing ditetapkan dan diputuskan sendiri oleh masing-masing kementerian dan lembaga. "Refocusing dilakukan dengan memblokir anggaran dari kegiatan yang diusulkan ditunda oleh kementerian dan lembaga. Kegiatan dan anggaran yang dilakukan blokir dapat dilakukan relaksasi (buka blokir) sesuai prioritas dan kondisi anggaran," ungkapnya. Berdasarkan data, pada tahun 2020 Kemhan melakukan refocusing dan realokasi kegiatan sebesar Rp 383,75 miliar untuk percepatan penanganan COVID-19. Pada tahun 2021 Kemhan mengalokasikan dana Rp 15,61 triliun untuk mendukung pengadaan vaksin, program vaksinasi, penanganan pandemi COVID-19, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi nasional. Kemudian pada tahun 2022, kementerian yang dipimpin Prabowo itu terkena automatic adjustment (anggaran diblokir) sebesar Rp 3,33 triliun. Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengklaim banyak usul anggaran Kementerian Pertahanan yang tak disetujui Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mulanya, Prabowo mendapatkan pertanyaan dari capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat debat calon presiden yang digelar Minggu (7/1) malam. Ganjar mengutip sejumlah data pertahanan dan keamanan Indonesia yang malah merosot di bawah kepemimpinan Prabowo sebagai menteri pertahanan. Prabowo mengatakan hal itu terjadi karena rencana kerjanya tak mendapatkan dukungan anggaran dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Saat debat Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan sama sama memberi nilai merah untuk kinerja Departemen Pertahanan di bawah Prabowo Subianto. (bwo)

Dituduh Prabowo Subianto Lantaran Banyak Tak Setujui Anggaran Pertahanan, Staf Sri Mulyani Akhirnya Buka Suara

Berita Terkait

Dampingi Presiden Prabowo Tinjau Pengungsian di Langkat, Mendagri Tito Tampung Semua Keluh dan Aspirasi Korban Banjir

Viral Tenda Pengungsi Baru Terpasang Saat Prabowo Tiba di Aceh, BNPB: Pendiriannnya Bertahap

Program BPBL Bantu Keluarga di Sumsel Tak Lagi Manfaatkan Genset untuk Listrik

Kadin Soroti Stabilitas Ekonomi Nasional: Indonesia Memasuki 2026 dengan Optimisme yang Baik

Topik Terkait

Prabowo Subianto

Sri Mulyani

Anggaran

Departemen Pertahanan

Focusing

Covid 19

Kementerian

Lembaga

Yustinus Prastowo

Ganjar Pranowo

Anies Baswedan

Saksikan Juga

Tragedi Anak Bunuh Ibu, Polisi Harus Teliti an Perlu Kajian Psikologis Mendalam

Kacamata Pakar Viktimologi Soal Kasus Anak Diduga Bunuh Ibu di Medan

Geger, IRT Tewas Bersimbah Darah Diduga Dibunuh Putri Kandung

Polda Metro Jaya Tetapkan 6 Anggota Polri sebagai Tersangka Kasus Pengeroyokan Matel

Listrik Masih Terbatas, Warga Masih Bertahan di Tenda Pengungsian

8 Santriwati di Blora Tenggelam di Sungai, Lima Ditemukan Dalam Kondisi Meninggal Dunia

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Mbg

Dpr

Polda Metro Jaya