Konflik Rempang Belum Reda, Mantan Jenderal TNI Ini Ingatkan Untuk Hati-Hati Terhadap Suku Melayu: Mereka Siap Perang Sampai Mati

tvOnenews.com - Konflik Pulau Rempang masih menjadi perhatian bagi banyak pihak. Warga menolak untuk direlokasi karena adanya rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City.

Penduduk Kampung Melayu Tua di Pulau Rempang, Batam ini berjumlah sekitar 7.500 jiwa yang akan direlokasi melakukan aksinya pada beberapa hari lalu hingga berujung kericuhan.

Bentrok antara warga dan aparat berlangsung alot, hal ini menjadi perhatian bagi banyak pihak. Salah satu yang menyoroti konflik ini yaitu Mantan Panglima TNI, Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo.

Mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo ikut berkomentar soal konflik agraria yang terjadi di Pulau Rempang, mengakibatkan bentrokan aparat dengan warga Rempang yang menolak relokasi beberapa waktu lalu hingga menjadi sorotan.

Seperti apa tanggapan dari Mantan Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak informasinya berikut ini. 

Konflik agraria di Pulau Rempang menjadi pemicu warga meradang, lahan seluas 7.572 hektar di Pulau ini menjadi target lahan proyek strategis nasional dan akan dibangun pabrik kaca milik perusahaan China Xinyi Group dalam kawasan Rempang Eco-Park. 

Kerjasama ini pun diperkirakan akan mampu menarik investasi hingga ratusan triliun rupiah.

Konflik Pulau Rempang, Ombudsman RI menyebut ada potensi maladministrasi di pemerintah Kota Batam soal rencana relokasi warga. (source: Teguh Prihatna-Antara)
 
Menanggapi hal itu, Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) melakukan pidato dan menyinggung soal konflik agraria yang menimpa masyarakat Melayu di Pulau Rempang.

"BP Batam berinisiatif mengambil jalan tengah bahwa menggunakan uang yang didapat hasil sewa, itu kurang lebih ada Rp 1 Triliun," ujarnya yang dilansir Youtube Hersubeno Point.

"Yang menjadi permasalahan adalah kalau kita tinggal di suatu tempat sudah lama, sudah dikasih tahu ganti ruginya seperti ini, seperti ini, kemudian sudah tenang dikasih waktu 1 bulan, belum 1 bulan sudah digusur," ucapnya.

Bahkan Gatot Nurmantyo menyebut bahwa pelanggaran HAM berat sudah terjadi dalam konflik lahan di Rempang.

"Kemudian penggusuran itu harus sudah selesai anak ujian, ini masih dalam kelas sudah diadukan seperti itu, kemudian tidak boleh menggunakan alat-alat persenjataan, jadi dengan tangan kosong," jelasnya.