Begini Ultimatum ASEAN Terhadap Junta Myanmar yang Terus Halangi Upaya Perdamaian

Setidaknya, pada 26 Januari 2023, kelompok hak asasi manusia Justice for Myanmar mengungkapkan 22 pemerintahan asing, 26 organisasi antarpemerintah, 8 lembaga keuangan asing, dan 8 organisasi internasional lainnya, aktif memberikan bantuan politik dan keuangan untuk junta.

Di antara yang paling terbuka adalah Rusia, China, India, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, Laos, dan Thailand, yang semuanya mengakui kekuasaan junta di Myanmar. Beberapa di antaranya memasok senjata kepada junta, termasuk India yang merupakan negara demokrasi terbesar di dunia.

Menurut laporan PBB pada 25 Mei 2023, sejak junta menguasai Myanmar pada Februari 2021, perusahaan-perusahaan India sudah mengapalkan senjata senilai 51 juta dolar AS (Rp781 miliar) kepada junta Myanmar.

Laporan PBB itu juga menyebutkan bantuan militer dari India itu digunakan untuk pengintaian dan meningkatkan kemampuan artileri serta peluru kendali junta Myanmar.

Langkah itu melanggar hukum internasional dan hukum humaniter internasional karena alat-alat perang India itu bisa dipakai junta untuk melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang.

Sejumlah kalangan di Myanmar, termasuk Sui Khar dari Front Nasional Chin (CNF) yang menjadi salah satu kelompok etnis bersenjata penentang junta Myanmar, menilai India melakukan hal itu karena khawatir Myanmar semakin jatuh ke dalam pelukan China.

Dua negara besar yang berbatasan langsung dengan Myanmar di bagian utara dan timur itu memang bersaing sengit dalam banyak hal, kendati di panggung internasional kerap menunjukkan sikap yang sejalan. (ant/mii)